Bacaan

KPK


Buku Saku Mamahami Gratifikasi (download)
Buku Saku Memahami Gratifikasi ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, mengenai gratifikasi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.


Buku Saku : UNAC Gap Analysis (download)
Buku Saku : Kode Etik Pegawai KPK (download)
Buku Saku : Memahami Untuk Membasmi (download)
Buku 

 edit 1 Desember 2014
  1. A. F. Elly Erawaty, 2012, Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.
  2. A. Hamzah & Irdan Dahlan, 1987, Surat Dakwaan, Cetakan I, Alumni, Bandung.
  3. A. Ridwan Halim, 1983, Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Pekarangan Dalam Hukum Tetangga Menurut Kuh Perdata Dan Peraturan Bangunan Jakarta, Cetakan Pertama, Ghalia, Indonesia, Jakarta (2).
  4. A. Ridwan Halim, 1986, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
  5. A. Ridwan Halim, 1986, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Edukatif), Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  6. A. Ridwan Halim, 1987, Evaluasi Kuliah Falsafah Pancasila, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  7. A. Ridwan Halim, 1987, Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  8. A. Ridwan Halim, 1988, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
  9. A. Ridwan Halim, 1991, Hukum Tata Negara Dalam Tanya Jawab, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  10. A. Syalabi, 1995, Sejarah Dan Kebudayaan Islam 2, Cetakan Ketiga, Alhuna Zikra, Jakarta.
  11. Abdul Ghofur Anshori Dan Sobirin Malian, 2008, Membangun Hukum Indonesia : Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
  12. Abdul Ghofur Anshori, 2009, Payung Hukum Perbankan Syariah (Uu Di Bidang Perbankan, Fatwa Dsn-Mui Dan Peraturan Bank Indonesia), Cetakan Kedua, Uii Press, Yogyakarta.
  13. Abdul Ghofur Anshori, 2010, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi), Cetakan Pertama, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
  14. Abdul Ghofur Anshori, 2011, Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
  15. Abdul Manaf, 2006, Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
  16. Abdul Manaf, 2008, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.
  17. Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  18. Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  19. Abdullah Tri Wahyudi, 2004, Peradilan Agama Di Indonesia, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  20. Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2013, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
  21. Achmad Anwari, 1983, Praktek Perbankan Di Indonesia (Deposito Berjangka), Cetakan Kedua, Balai Aksara, Jakarta.
  22. Achmad Anwari, 1987, Leasing Di Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  23. Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan, Edisi 1, Cetakan 1, Rajagrafindo Persana, Jakarta (Copy)
  24. Agus, 2005, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana, Yogyakarta.
  25. Ahmad Roestandi, 1992, Responsi Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung.
  26. Ahmad Samsudin, Yusuf Anwar, Achmad Sulaiman, 1983, Yurisprudensi Hukum Waris, Seri Hukum Adat Ii, Cetakan Ke I, Alumni, Bandung.
  27. Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Cetakan Keempat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
  28. Aloysius Wisnubroto, 1999, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Cetakan Pertama, Atmajaya, Yogyakarta.
  29. Aloysius Wisnubroto, 2009, Teknis Persidangan Pidana, Cetakan Ke I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
  30. Amir Syrifuddin & Harun Al Rasyid, 1989, Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  31. Amiruddin, 2010, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
  32. Amrullah Ahmad Sf, Dkk, 1996, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta.
  33. Andi Hamzah & A. Sumangelipu, 1985, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Asa Depan, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  34. Andi Hamzah & Irdan Dahlan, 1985, Perbandingan Kuhap, Hir Dan Komentar, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  35. Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  36. Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta.
  37. Andrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
  38. Anwar Sitompul, 1984, Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris, Armico, Bandung.
  39. Arlyn J. Melcher, 1995, Struktur Dan Proses Organisasi, Jilid 2, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
  40. Artidjo Alkostar, 2010, Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi, Cetakan Pertama, Fh Uii Press, Yogyakarta.
  41. Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  42. As’ad Sungguh, 1992, Kamus Ekonomi Perdagangan, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta.
  43. Asis Safioedin, 1994, Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek, Cetakan Viii, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  44. Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, Cetakan Pertama, Ui-Press, Jakarta.
  45. Bagas Darmawan, 2012, Membongkar Rahasia Forex Trading, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
  46. Baharuddin Lopa & Andi Hamzah, 1991, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
  47. Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
  48. Barda Nawawi Arief, 2010, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.
  49. Barda Nawawi Arief, 2011, Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan Ke 9, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
  50. Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, 2011, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung.
  51. Bernadette Waluyo, 2000, Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
  52. Bernhard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum, Cetakan Kedua, Margaretha Pustaka, Jakarta.
  53. Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006.
  54. Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri : Perpolisian Masyarakat, Jakarta, 2006.
  55. Bushar Muhammad, 2013, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Cetakan Ke 14, Balai Pustaka, Jakarta.
  56. C.S.T. Kansil, 1986, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  57. C.S.T. Kansil, 1987, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
  58. C.S.T. Kansil, 1988, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  59. C.S.T. Kansil, 1990, Hak Milik Inyelektual, Patet, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
  60. C.S.T. Kansil, 1991, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta.
  61. C.S.T. Kansil, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I, Cetakan Ke 5 Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta.
  62. Candra Irawan, 2010, Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia, Cetakan Ke Satu, Mandar Maju, Bandung.
  63. Cesare Beccaria, 2011, Perihal Kejahatan Dan Hukuman, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
  64. Cheppy Haricahyono, 1987, Ilmu Budaya Dasar, Usaha Nasional, Surabaya.
  65. Chidir Ali, 1982, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
  66. Chidir Ali, 1984, Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia Jilid 3, Armico, Bandung.
  67. Chidir Ali, 1987, Responsi Hukum Acara Perdata, Armico, Bandung.
  68. Chidir Ali, Achad Samsudin, Mashudi, 1993, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung.
  69. Cik Basir, 2009, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah, Cetakan Ke I, Kencana, Jakarta.
  70. D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. Ph. Sutorius, 2011, Hukum Pidana, Cetakan Ke Iii, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  71. D.Y. Witanto, 2013, Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur Dan Verstek), Cetakan Ke I, Mandar Maju, Bandung
  72. Darwan Prinst, 2002, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  73. Derek Rowntree, 1992, Buku Checklist Untuk Para Manajer, Bimbingan Praktis Untuk Meningkatkan Ketrampilan Manajerial Anda, Cetakan I, Gaya Media Pratama, Jakarta.
  74. Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cetakan Ke I, Refika Aditama, Bandung.
  75. Djoko Prakoso & Budiman Ad Purwanto, 1985, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  76. Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, 1984, Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta (2).
  77. Djoko Prakoso & Nurwachid, 1985, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  78. Djoko Prakoso, 1984, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Di Indonesia 1, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  79. Djoko Prakoso, 1984, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Di Indonesia 2, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  80. Djoko Prakoso, 1984, Tindak Pidana Penerbangan Di Inonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  81. Djoko Prakoso, 1984, Tugas Dan Peranan Jasa Dalam Pembangunan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  82. Djoko Prakoso, 1986, Kedudukan Justisiabel Di Dalam Kuhap, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  83. Djoko Prakoso, 1986, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  84. Djoko Prakoso, 1986, Tindak Pidana Makar Menurut Kuhp, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  85. Djuyoto Suntani, 2007, Tahun 2015 Indonesia Pecah, Cetakan Pertama, Pustaka Perdamaian, Jakarta.
  86. Dwiyanto Prihartono, 2003, Sidang Tanpa Terdakwa, Di Lema Peradilan In Absentia Dan Hak Asasi Manusia, Cetakan I, Bethesda, Yogyakarta.
  87. E. Utrecht, 1986, Hukum Pidana Ii, Cetakan Ketiga, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
  88. Elips, 1985, Seri Dasar Hukum Ekonomi 5 – Hukum Kontrak Di Indonesia, Elips, Jakarta. (Copy)
  89. Ermansjah Djaja, 2010, Tipologi Tindak Idana Korusi Di Indonesia, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.
  90. Eva Achjani Zulfa, 2012, Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  91. Frans E Likadja Dkk, 1987, Pengantar Pendidikan Kewiraan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  92. Gatot Supramono, 1989, Masalah Penangkapan Dan Penahanan Dalan Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta, Cetakan Pertama, Pustaka Kartini, Jakarta.
  93. Gories Mere & Jeanne Mandagi, 2003, Taktik Dan Tehnik Dasar Reserse, Cetakan Ke 1, Jakarta.
  94. Gunarto Suhardi, 2006, Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
  95. Guse Prayudi, 2007, Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui Mulai Dari A-Z, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya Dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi, Cetakan I, Pustaka Pena, Bantul.
  96. H. Abdullah Sjahriful (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  97. H. Zamhari Abidin, 1986, Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) Dan Synopsis (Catatan Singkat), Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  98. H.A.K. Moch Anwar, 1986, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
  99. H.J. Van Schravendijk, 1956, Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Groningen, Djakarta.
  100. H.P. Pangabean, 2010, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia), Edisi Revisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
  101. H.R. Otje Salman Dan Mustofa Haffas, 2002, Hukum Waris Islam, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
  102. Habib Adjie, 2013, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
  103. Hari Susangka & Ahmad Rifai, 2010, Kuhp Disertai Yurisprudensi Mari, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung.
  104. Hartono Soerjopraktikno, 1994, Perwakilan Berdasarkan Kehendak, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Mustika Wikasa, Yogyakarta. (Copy)
  105. Hartono, 2010, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
  106. Harun Al Rashid, 1985, Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta (2).
  107. Harun M Husein, 1991, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
  108. Herlien Budiono, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  109. Herry Susanto, 2010, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, Cetakan Pertama, Fh Uii Press, Yogyakarta.
  110. Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pemilu 2009 Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Di Lingkungan Polri, Jakarta, 2008.
  111. Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Ri I-Ii-Iii-Iv, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Ri, Jakarta, 2003.
  112. Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Ri V-Vi-Vii, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Ri, Jakarta, 2003.
  113. Hma Kuffal, 2013, Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah, Cetakan Pertama, Umm Press, Malang.
  114. I Wayan Suandra, 1991, Hukum Pertanahan Indonesia, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta (2)
  115. I. Supardi, 1994, Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung.
  116. I.P.M. Ranuhandoko, 2006, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
  117. I.S. Susanto, 1995, Kejahatan Korporasi, Cetakan I, Undip, Semarang.
  118. Ikin Sadikin, 1982, Tanya Jawab Hukum Keluarga Dan Waris, Edisi Pertama, Armico, Bandung.
  119. Iman Soepomo, 1994, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Cetakan Kedelapan, Djambatan, Jakarta.
  120. Indrawan Dwi Yuriutomo, 2008, Pembahasan Soal Ujian Advokat (Pinjam)
  121. Ira Devita Purnamasari, 2011, Hukum Jaminan Perbankan, Cetakan Ke I, Kaifa, Bandung.
  122. Irawan Soejito, 1983, Pengawasan Terhadapa Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
  123. Irawan Soejito, 1989, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.
  124. Ismail Sunny, 1982, Mencari Keadilan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  125. Izaac S. Leihitu Dan Fatimah Achmad, 1985, Intisari Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  126. J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung. (Copy)
  127. J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut Kuh Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi, Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  128. J.G. De Boer Dan J.H. Smith, 1950, Buku Untuk Mengulangi Peladjaran Ajat-Ajat Jang Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Ke Xii, Oranje, Bogor. (Copy)
  129. J.J. H. Bruggink, 2011, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Cetakan Ke Iii, Citra Aditya Bakti, Bandung
  130. Jeremias Lemek, 2010, Penuntun Membuat Gugatan, Cetakan Vi, New Merah Putih, Yogyakarta.
  131. Joni Emirzon, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai, Cetakan Pertama, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
  132. Kaelan & Achmad Zubaidi, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta.
  133. Kaelan, 2002, Pendidikan Pancasila, Edisi Keenam, Paradigma, Yogyakarta.
  134. Kansil, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Paradnya Paramita, Jakarta.
  135. Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2005, Kebendaan Pada Umumnya, (Seri Hukum Harta Kekayaan), Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
  136. Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2005, Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang Kuh Perdata (Seri Hukum Harta Kekayaan), Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
  137. Khamimudin, 2010, Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gallery Ilmu, Yogyakarta.
  138. Khotibul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Jakarta.
  139. Khudzaifah Dimyati, 2010, Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990, Cetakan Kelima, Genta Publishing, Yogyakarta.
  140. Kin Dan Tatang, 1989, Tanya Jawab Hukum Perdata 1, Armico, Bandung.
  141. Kin Dan Tatang, 1989, Tanya Jawab Hukum Perdata 2, Armico, Bandung.
  142. Kohar Hari Sumarno, 1984, Manusia Indonesia Manusia Pancasila, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  143. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi - Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi,  Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta (2)
  144. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  145. Komisi Pemberantasan Korupsi, Materi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
  146. Komisi Yudisial Ri, 2012, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Ri Dan Komisi Yudisial Ri Tentang Seleksi Pengangkatan Hakum, Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama Dan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, Jakarta.
  147. Komisi Yudisial Ri, Uud 1945, Uu Ttg Komisi Yudisial, Jakarta
  148. Krishna D. Darumurti, 2012, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  149. Leden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 4-5.
  150. Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
  151. Lilik Mulyadi, 2011, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya, Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung.
  152. Lintong Oloan Siahaan, 1981, Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  153. Loebby Loqman, 1990, Praperadilan Di Indonesia, Cetakan 3, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  154. M. Jusuf Ismail Dan R Mangkuningrat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Indonesia, Cetakan Ketiga, Orange, Bogor (Copy).
  155. M. Natsir Asnawi, 2014, Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, Cetakan Pertama, Uii Press, Yogyakarta.
  156. M. Rasyid Ariman, 1988, Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup, Cetakan I, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
  157. M. Sofyan Lubis, M. Haryanto, Suwarno, 2007, Rangkuman Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tindak Pidana Pelanggaran Hak-Hak Konsumen, Yogyakarta.
  158. M. Syamsudin, 2008, Mahir Menulis Legal Memorandum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta.
  159. M. Yahya Harahap, 1988, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Jilid Ii, Cetakan Kedua, Pustaka Kartini, Jakarta. (2)
  160. M. Yahya Harahap, 2008, Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
  161. M. Yahya Harahap, 2009, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
  162. M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.
  163. M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.
  164. M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
  165. M. Yahya Harahap, 2010, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
  166. Mahkamah Agung, 2002, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku Ii, Cetakan Ke 4, Jakarta.
  167. Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri, 2005, Himpunan Ketetapan Prs Dan Mpr Ri Berdasarkan Ketetapan Mpr Ri Nomor I/Mpr/2003 Pasal2, Dan Pasal 4, Sekjen Mpr, Jakarta.
  168. Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri, 2005, Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri, Sekjen Mpr, Jakarta.
  169. Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri, 2005, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat, Sekjen Mpr, Jakarta.
  170. Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri, 2005, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekjen Mpr, Jakarta.
  171. Marcus Priyo G, 2012, Pembaharuan Hukum Pidana (Materi Kuliah), Universitas Janabadra Yogyakarta.
  172. Marcus Priyo G, 2012, Perbandingan Hukum Pidana (Materi Kuliah), Universitas Janabadra Yogyakarta.
  173. Mark Constanzo, 2008, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Cetakan Ii, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  174. Marmin M. Roosadijo, 1982, Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  175. Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  176. Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Kekuasaan Kehakiman Dan Wewenang Untuk Mengadili, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  177. Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Penyelidikan Dan Penyidikan, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  178. Martiman Prodjohamidjojo, 1986, Gantirugi Dan Rehabilitasi, Cetakan Ii, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  179. Martiman Prodjohamidjojo, 1987, Penasihat Dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang Dan Sejarahnya, Cetakan Ii, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  180. Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan Ri Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Cetakan Pertaa, Gramediapustaka Utama, Jakarta.
  181. Moeljatno, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Ke Duapuluh Satu, Bumi Aksara, Jakarta.
  182. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
  183. Moh. Hatta, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
  184. Moh. Hatta, 2010, Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  185. Mohammad Ali, 1989, Pengembangan Kurikulum Di Sekolah, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung.
  186. Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
  187. Muhammad Ainul Syamsu, 2014, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta.
  188. Muhammad Chaidir Ali, Mashudi Dan Achmad Samsudin, 1995, Pengertian-Pengertian Elementer Bab-Bab Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Cetakan Ke I, Mandar Maju, Bandung.
  189. Muhammad Djafar Saidi, 2013, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Cetakan Ke 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
  190. Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta.
  191. Mulyana W. Kusumah, 1990, Analisa Kriinologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  192. Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Cetakan Ke-I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  193. Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata), Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  194. Munir Fuady, 2010, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  195. Musahadi Ham, 2009, Continuity And Change Reformasi Hukum Islam, Cetakan Ke I, Walisongo Press, Semarang.
  196. Nani Soewondo, 1984, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  197. Naniek I Taufan, 2013, Blue Table Management Arif Wachjunadi, Cetakan I, Museum Kebudayaan Samparaja Bima, Ntb.
  198. Neni Sri Imaniyati, 2010, Aspek-Aspek Hukum Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil), Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  199. Nico Ngani & I Nyoman Budi Jaya, 1984, Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
  200. Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2011, Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta.
  201. O.C. Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, 1997, Praperadilan Dalam Kenyataan Studi Kasus Dan Komentar, Djabatan, Jakarta.
  202. O.P. Simorangkir, 1983, Etik Dan Moral Perbankan, Cetakan Ketiga, Inn Hill Co, Jakarta.
  203. O.P. Simorangkir, 1985, Etiket Perbankan, Cetakan Ketiga, Ind Hill, Jakarta.
  204. Oey Hoey Tiong, 1985, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  205. Oloan Sitorus Dan Balans Sebayang, 1998, Kondominium Dan Permasalahannya, Cetakan Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
  206. P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2010, Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
  207. Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  208. Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  209. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, 2012, Cetakan Viii Edisi Ke 3, Yrama Widya, Bandung.
  210. Peradi, Panduan Ujian Profesi Advokat (Pupa) Tahun 2013
  211. Peter De Cruz, 2012, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law, Cetakan Ketiga, Nusamedia, Bandung.
  212. Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M Ten Berge, 2012, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Gadjah Ada University Press, Yogyakarta.
  213. Purnadi Purbacaraka Dan A Ridwan Halim, 1983, Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta.
  214. Purnadi Purbacaraka Dan A Ridwan Halim, 1985, Sendi-Sendi Hukum Agraria, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  215. Purnama Tioria Sianturi, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Bergerak Melalui Lelang, Cetakan Ii, Mandar Maju, Bandung.
  216. R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Kedua Belas, Eresco, Bandung.
  217. R. Setiawan, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Kelima, Bina Cipta, Bandung. (Copy)
  218. R. Soeroso, 2006, Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang Kepengacaraan Perdata, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta. (Copy)
  219. R. Soeroso, 2006, Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta. (Copy)
  220. R. Soeroso, 2009, Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Di Pergunakan Dalam Praktek, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. (Copy) (2)
  221. R. Soesilo, 1964, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Politeia, Bogor (Copy).
  222. R. Soesilo, 1971, Hukum Atjara Pidana, Politeia, Bogor (Copy).
  223. R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
  224. R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar2nya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor (Copy).
  225. R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, 1984, Hukum Perikatan, Cetakan Kedua, Bina Ilmu, Surabaya. (Copy)
  226. R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, 1986, Kamus Hukum, Cetakan Kesembilan, Pradnya Paramita, Jakarta (Copy)
  227. R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 41, Balai Pustaka, Jakarta.
  228. R. Subekti, 1991, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Cetakan Ke 4, Alumni, Bandung.
  229. R. Subekti, 1999, Hukum Pembuktian, Cetakan Ke Dua Belas, Pradnya Paramita, Jakarta (Copy).
  230. R. Subekti, 1999, Hukum Perikatan, Cetakan Keduabelas, Pradnya Paramita, Jakarta.(Copy)
  231. R. Subekti, 2006, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Cetakan Ke- 5, Alumni, Bandung.
  232. R. Tresna, 2005, Komentar Hir, Cetakan Keduabelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
  233. R.M. Suryodiningrat, 1985, Asas-Asas Hukum Perikatan, Edisi Kedua, Tarsito, Bandung. (Copy)
  234. Ramli Hutabarat, 1985, Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  235. Ratna Nurul Alfiah, 1988, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta (Copy).
  236. Redaksi Ras, 2010, Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana, Cetakan I, Raih Asas Sukses, Jakarta.
  237. Roeslan Saleh, 1984, Segi Lain Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta (2).
  238. Roeslan Saleh, 1985, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Aksara Baru,  Jakarta (Copy).
  239. Roeslan Saleh, 1986, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  240. Romli Atmasasmita, 1989, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Ylbhi, Jakarta.
  241. Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
  242. Ropaun Rambe, 2004, Hukum Acara Perdata Lengkap, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
  243. Rudi T. Erwin Dan J.T. Prasetyo, 1984, Himpunan Peraturan-Peraturan Perumahan Dan Sewa Menyewa, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
  244. Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, Uii Pres, Yogyakarta.
  245. S. Budhisantoso, 1988, Sistem Kekerabatan Dan Pola Pewarisan, Cetakan Pertama, Pustaka Grafika Kita, Jakarta.
  246. Saadudin Ibrahim Dan Pranoto K, 1992, Mengenal Kebijakan Baru Di Bidang Investasi, Hak Paten, Tata Niaga Impor/Ekspor, Bea Masuk Dan Bea Masuk Tambahan, Cetakan Pertama, Jaya Prasada, Jakarta.
  247. Simorangkir, 1983, Etik Dan Moral Perbankan, Cetakan Ketiga, Ind Hill Co, Jakarta.
  248. Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
  249. Soedarto, 1986, Hukum Dan Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung.
  250. Soedharyo Soimin, 2005, Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
  251. Soehino, 2000, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
  252. Soejono, 1996, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
  253. Soerjono Soekanto & Pudji Santoso, 1988, Kamus Kriminologi, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  254. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
  255. Soerjono Soekanto, 1985, Bahan Bacaan Perspektif Teoritis Dalam Sosiologi Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  256. Soerjono Soekanto, 1987, Intisari Hukum Perikatan Adat, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  257. Soerjono Soekanto, 1988, Pendekatan Sosilogi Terhadap Hukum, Cetakan Pertama, Bina Kasara, Jakarta.
  258. Solahudin Pogung, 2013, Panduan Praktis Mengurus Legal Formal Perusahaan, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
  259. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata, Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
  260. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata, Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
  261. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
  262. Sudargo Gautama Dan Ellyda T. Soetiyarto, 1987, Komentar Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (1996), Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  263. Sudargo Gautama, 1995, Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar, Jilid 12, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  264. Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
  265. Suharto & Jonaedi Efendi, 2013, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Cetakan Ke 1, Kencana, Jakarta.
  266. Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
  267. Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
  268. Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, Edisi I, Cetakan I, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
  269. Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, Edisi 1, Cetakan 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
  270. Syarmin Syukur, 1993, Sumber-Sumber Hukum Islam, Cetakan Ke-1, Al Ikhlas, Surabaya.
  271. Syofan Efendi, 1984, Hukum Agraria Di Indonesia, Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan 4, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  272. Syofan Efendi, 1984, Hukum Agraria Di Indonesia, Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan 7, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  273. T. Boestomi, 1994, Hukum Perdata Dan Hukum Tata Usahan Negara Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan I, Alumni, Bandung.
  274. Takdir Rahmadi, 2012, Hukum Lingkungan, Cetakan Ke-2, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
  275. Taufiqul Hulam, 2005, Reaktualisasi Alat Bukti Tes Dna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Cetakan Kedua, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
  276. Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Indonesia, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Cetakan Ke Ii, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  277. Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Cetakan Ke I, Nusamedia, Bandung.
  278. Theodorus M Tuanakotta, 1977, Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
  279. Unicef, 2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta.
  280. Wahju Muljono, 2012, Corat-Coret Kriminologi, Pencarian Akar Kejahatan Dan Usaha Penanggulangannya (Materi Kuliah), Universitas Janabadra Yogyakarta.
  281. Wahju Muljono, 2012, Hukum Pidana Politik (Materi Kuliah), Universitas Janabadra Yogyakarta.
  282. Wahju Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
  283. Wahyu Ms Dan Muhammad Masduki, 1987, Petunjuk Praktis Membuat Skripsi, Usaha Nasional, Surabaya.
  284. Wahyu Ms, 1986, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional, Surabaya.
  285. Widyopramono, 1992, Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis Dan Penyelesaiannya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
  286. Wirjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
  287. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdjandjian, Cetakan Ketiga, Vorkink Van Hoeve, Bandung. (Copy)
  288. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdjanjian, Cetakan Ketiga, Vorkink-Van Hoeve, Bandung.
  289. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cetakan Kedua, Vorkink Van Hoeve, Bandung. (Copy)
  290. Wiwoho Soedjono, 1986, Hukum Laut, Khusus Tentang Pengangkutan Barang Di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
  291. Wiwoho Soedjono, 1991, Seri Hukum Dagang, Bunga Rampai, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
  292. Yanto, 2012, Kapita Selekta Hukum Pidana (Materi Kuliah), Universitas Janabadra Yogyakarta. (2)
  293. Yusuf  Shofie, 2009, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  294. Z.A. Sangadji, 2003, Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

 Peraturan Perundang-undangan.
  1. KUHAP - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya.
  2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 1992, Grasindo, Jakarta.
  3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2011, Cetakan VIII, Citra Umbara, Bandung.
  4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, 2005, Depkominfo, Jakarta.
  5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang / Perpu Nomor 1 tahun 2002 / Undang-undang Nomor 16 tahun 2003 / Perpu Nomor 2 tahun 2002, 2003, Divkum Polri, Jakarta.
  6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta penjelasannya, 2005, Citra Umbara, Bandung. (2)
  7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan
  8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
  9. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan SE No.08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Petunjuk Pelaksanaan, 1985, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta. (2).
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  12. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
  13. Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2011 tentang Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.
  14. Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas).
  15. Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi polri dan Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.
  16. Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin, Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin, Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.
  17. Perda DKI Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara / Pergub DKI Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok / Pergub 75 tahun 2005 tentang Pedoman Pengendalian Kualitas Udara Dalam Ruangan, 2006, Biro Hukum Propinsi DKI, Jakarta.
  18. Biro Hukum Setda Provinsi DIY, 2012, Berita Daerah Provinsi DIY tahun 2011 Buku IV.


 PERATURAN KEHIDUPAN SISWA PERWIRA SISWA DI SELAPA POLRI

 Jurnal Hukum dan Keadilan Volume I Nomor 1 tahun 1998
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 7 Volue 4 tahun 1997
Jurnal Polisi Indonesia Tahun 2, April-September 2000

Jurnal Polisi Indonesia Edisi XIII, Februari 2010







1 komentar:

Langganan: Postingan (Atom)