1. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan
2. 2 (dua) Kesepakatan Bersama, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan kamdagri tahun 2013
yaitu :
a. Kesepakatan Bersama dan Pedoman Kerja tentang SISTEM PERINGATAN DINI antara POLDA DIY, KOREM 072/PAMUNGKAS, PANGKALAN TNI AL, PANGKALAN TNI AU, KEJAKSAAN TINGGI DIY, KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY, BADAN INTELIJEN DAERAH DIY dan PEMDA DIY;
b. Kesepakatan Bersama dan Pedoman Kerja tentang PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK antara POLDA DIY, KOREM 072/PAMUNGKAS, KEJAKSAAN TINGGI DIY, BADAN INTELIJEN DAERAH DIY, PEMDA DIY
di Polres jajaran Polda DIY, antara lain Polresta Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunungkidul dan Polres Kulonprogo yang masing-masing penyelenggaraan di ikuti oleh 100 orang peserta.
Sedangkan Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda DIY mengikuti Focus Group Discussion :
a. hari Kamis tanggal 19 September 2013, FGD tentang rancangan Undang-undang tentang Merek di Hotel Maharadja, Jalan Kapten Tendean No.1 Mampang, Jakarta Selatan ;
b. hari Rabu tanggal 25 September 2013, FGD tentang rencana aksi hak asasi manusia (ranham) di Ruang Rapat Divkum Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kegiatan.
yang keduanya diselenggarakan oleh Divisi Hukum Polri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar