Kartu Kredit dan KreditTanpa Agunan

MENGGUNAKAN KARTU KREDIT DAN KREDIT TANPA AGUNAN[1]

Oleh : Agus Christianto[2]

Pendahuluan.

Penawaran tentang proses belanja dengan cepat dengan menggunakan fitur contactless (untuk kartu Gold & Silver contactless), Fasilitas Verified by Visa untuk keamanan transaksi online, dapatkan dana tunai dengan kemudahan mencicil sampai 12 kali dengan bunga ringan, pembelian barang dengan cicilan ringan dengan jangka waktu hingga 12 bulan serta bunga hingga 0% (selama program), fasilitas ubah pembelian barang menjadi cicilan dengan bunga ringan 0,99% per bulan, setiap pembelanjaan dengan kartu kredit sebesar Rp 2.500,- akan mandapatkan satu power point yang bisa anda tukarkan dengan berbagai penawaran menarik, kemudahan pembayaran berbagai tagihan rutin bulanan dalam satu lembar tagihan atau fasilitas kredit untuk memenuhi berbagai kebutuhan Anda dengan mudah, fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan berstatus pegawai yang belum menyalurkan penghasilannya melalui Bank, fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan berstatus pegawai yang sudah menyalurkan penghasilannya melalui Bank, fasilitas untuk memindahkan pinjaman yang telah berjalan (existing) dengan keuntungan berupa suku bunga yang kompetitif dan tambahan limit pinjaman, fasilitas penambahan limit yang telah berjalan (existing), fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan yang merupakan nasabah Tabungan Rencana atau Deposito, fasilitas pinjaman yang diberikan kepada kepada perorangan yang merupakan pemegang kartu kredit dengan kriteria tertentu, fasilitas pinjaman yang diberikan kepada karyawan perusahaan terpilih yang belum menyalurkan penghasilannya melalui Bank, fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada karyawan perusahaan mitra Bank. Dan dapatkan keuntungan : Proses mudah dan tanpa agunan, Cicilan Ringan, Limit kredit sampai dengan 200 Juta, Jangka waktu kredit hingga 60 bulan, Perlindungan Asuransi Jiwa. Dan dikenakan biaya 2-3,5% dari limit kredit (tergantung tipe produk) dan biaya dipotong langsung dari limit kredit yang disetujui, dengan cara mendebet rekening Anda dari Bank.

Kedua penawaran tersebut adalah penawaran kartu kredit dan kredit tanpa agunan dari sebuah Bank, permasalahan yang timbul kemudian adalah adanya kredit macet dari dua produk bank tersebut sehingga bagaimanakah menggunakan kartu kredit dan kredit tanpa agunan secara baik dan apa yang dapat dilakukan jika terjadi masalah?

Kartu Kredit.

Kartu Kredit (credit card) dalam Black's Law Dictionary disebutkan sebagai any card, plate or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. the term does not include a note, check, draft, money order or other like negotoable instrument[3]. Dalam Expert Dictionary didefinisikan: ”kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Sementara dalam kamus Ekonomi Arab menjelaskan, ”sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pengeluar kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi” (Ahmad Zaki Badwi 1984, hal. 62)[4]. Kamus Hukum Ekonomi, menyatakan bahwa Kartu Kredit (credit card) adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit[5]. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. kartu kredit tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. berdasarkan perjanjian tersebut, pemegang kartu berhak memperoleh pinjaman dana dari bank/perusahaan pembiayaan[6]. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/09 tahun 2009, Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran[7].

Kredit Tanpa Agunan.

Kata kredit berasal dari bahasa latin creditus, berasal dari kata credere (romawi)[8] atau credo atau creditum yang berarti to trust atau faith[9] yang artinya kepercayaan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kredit adalah pinjaman[10] uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga[11]. Sedangkan Agunan dari kata agun yang berarti tanggungan atau jaminan, istilah jaminan sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "zekerheid" atau "cautie", yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya[12]. Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah di bedakan[13], yaitu Istilah jaminan[14] mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan istilah agunan[15] diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

Sehingga Kredit tanpa anggunan dapat diartikan sebagai pinjaman uang tanpa disertai anggunan dengan pembayaran secara mengangsur. Kredit tanpa anggunan dapat juga dikatakan sebagai pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah unsecured loans, merupakan pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan[16].

Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.

Pada dasarnya perjanjian kredit berasal dari perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan hal yang diperbolehkan (halal). Kedua syarat yang pertama, yaitu sepakat dan cakap adalah unsur subyektif, dalam arti jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan kedua syarat kedua, yaitu suatu hal tertentu dan hal yang diperbolehkan (halal) adalah unsur obyektif, dalam arti jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (standard contract) di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko) tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (vorn vrij). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tandatangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut[17]. Perjanjian standar (baku) sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, Plato (423-347 SM) misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut[18]. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen[19]. Adanya klausula baku yang dibuat oleh bank membuat posisi konsumen menjadi lemah sehingga dalam UUPK tersebut dibuat aturan tentang klausula baku yang dilarang[20].

Penggunaan Kredit.

Penggunaan Kredit harus dilakukan dengan cara yang benar, berikut penggunaan kartu kredit dan kredit tanpa agunan yang dapat dijadikan tips dalam setiap penggunaan.

Penggunaan Kartu Kredit secara bijak[21] yaitu dengan cara :

1.        Tidak memiliki banyak kartu kredit karena akan membebani dalam membayar iuran tahunan dan menambah godaan untuk berbelanja lebih banyak lagi. Maksimal 2 kartu kredit saja yang dimiliki. pertimbangkan suku bunga, limit pengambilan uang dan manfaat yang ditawarkan.

2.        Mencatat pembelian menggunakan kartu kredit serta cocokan dengan lembar tagihan untuk memastikan apakah konsumen benar-benar melakukan pembelian tersebut.

3.        Usahakan membayar tagihan tepat waktu agar tidak terbebani oleh bunga yang besar dan berhemat untuk disiplin dalam pembayaran kartu kredit.

4.        Hindari penggunaan kartu kredit untuk tarik tunai karena bunga penarikan tunai memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan bunga untuk pembelanjaan.

5.        Waspadai penipuan kartu kredit baik melalui telepon atau internet. konsumen dihimbau tidak memberitahukan nomor kartu kredit, tanggal jatuh tempo atau informasi lainnya kepada orang yang tidak dikenal. jangan meminjamkan kartu kredit kepada orang lain.

Sedangkan Penggunaan Kredit Tanpa Agunan secara bijak adalah :

1.        Pengajuan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan usia, pekerjaan dan penghasilan.

2.        Pemakaian uang sesuai pengajuan, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain.

3.        Hemat dalam pemakaian dan Pembayaran angsuran tepat waktu.

4.        Buat antisipasi atau siapkan rencana B untuk antisipasi jika usaha ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Harus dipikirkan sejak awal bagaimana cara agar kredit tersebut tidak sampai macet. Hitung semua faktor resiko yang mungkin muncul dan buat antisipasinya. Antisipasi dini diperlukan agar jika kemungkinan terburuk terjadi[22].

Penyelamatan Kredit Macet.

Meski telah diperhitungkan dan diantisipasi segala kemungkinan terburuk, terjadinya kredit macet tetap saja terjadi yang mengakibatkan hubungan antara debitur dan kreditur tidak harmonis. Terjadinya kredit macet terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kredit yang bersangkutan. Beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi[23] :

1.        Wanprestasi adalah perbuatan debitur yang dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya yang dinyatakan oleh kreditur (in mora stelling, ingebereke stelling) yang dibuat secara tertulis (Pasal 1238 KUH Perdata - bevel of sortgelijke akte)[24] yang diwujudkan dalam bentuk somasi[25] sehingga kreditur dapat meminta ganti rugi.

2.        Overmacht (force majeure, daya paksa) adalah peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dpaat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut[26].

3.        Keadaan sulit (Hardship), yang dikenal dalam praktik perdagangan internasional, yaitu aturan tentang yang menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tuntuk pada ketentuan tentang hardship[27].

Faktor-faktor tersebut menjadikan kredit yang ada dalam kondisi bermasalah. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit[28].

Penyelamatan kredit adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk menyelematkan kredit bermasalah oleh kreditur yang bekerja sama dengan debitur sehingga kredit dapat berjalan kembali. Penyelamatan Kredit (restructed loan) disebut juga restrukturisasi kredit. Penyelamatan kredit[29] dilakukan dengan cara :

1.        Penurunan suku bunga kredit.

2.        Pengurangan tunggakan bunga kredit.

3.        Pengurangan tunggakan pokok kredit.

4.        Perpanjangan jangka waktu kredit.

5.        Penambahan Fasilitas kredit.

6.        Novasi (pembaharuan Hutang)

7.        Subrogasi (penggantian hutang oleh pihak ketiga)

8.        Management Assistancy[30].

Sedangkan penyelesaian kredit adalah proses pengakhiran kredit. Kredit dapat dikatakan berakhir dikarenakan :

1.        Penghapusan piutang (bila salah satu pihak tidak ada lagi).

2.        Pengakhiran kredit melalui gugatan di pengadilan.

Kesimpulan.

Menggunakan kartu kredit atau kredit tanpa agunan harus dilakukan dengan cara yang benar dan bijak, harus dipikirkan kemampuan bayar dan akibat yang akan ditimbulkan kemudian, jangan tergoda dengan kemudahan atau fasilitas yang ada, prinsip hati-hati dapat diterapkan sebelum memiliki kartu kredit atau mengambil kredit tanpa agunan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Edisi pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2010.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Elly Erawaty dkk, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Cetakan Pertama, Proyek ELIPS 2000, Jakarta, 2000.

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983.

J. Satrio, Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, bandung, 2012.

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan kejahatan, Cetakan kedua, refika Aditama, Bandung, 2010.

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan kedua, Alpabeta, Bandung, 2004.

Internet :

Arhiem, 30 Desember 2008, Prinsip-prinsip Dasar (Agunan atau Jaminan), http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/prinsip-prinsip-dasar-agunan-atau.html, diakses 18 Desember 2013.

Belajar Tentang Investasi, Keuangan dan Perbankan, Penyelesaian Kredit Bermasalah (Bag.1), http://arsasi.wordpress.com/2009/03/02/penyelesaian-kredit-bermasalah-bag1/, diakses 18 Desember 2013.

Dompet Pintar.Com, 7 Tips Menggunakan Kredit Untuk Usaha, http://www.dompetpintar.com/article/r1lc/7-tips-menggunakan-kredit-untuk-usaha, diakses 18 Desember 2013.

Indonesia Rebate Forex, Pengertian Kartu Kredit, http://rebatetraderindonesia.weebly.com/pengertian-kartu-kredit.html, diakses 17 Desember 2013.

Wikipedia, 6 April 2013, Pinjaman Tanpa Jaminan, http://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_tanpa_jaminan, diakses 17 desember 2013.

Wikipedia, 15 Mei 2013, Kredit, http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit, diakses 17 desember 2013.

---

[1] Makalah disampaikan pada acara Diklat dan Rekrutmen oleh Riba Crisis Center di Boyolali, 22 Desember 2013.

[2] Pemakai Kartu Kredit & Debitur Perbankan.

[3] Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983 hal.369.

[4] Indonesia Rebate Forex, Pengertian Kartu Kredit, http://rebatetraderindonesia.weebly.com/pengertian-kartu-kredit.html, diakses 17 Desember 2013.

[5] Elly Erawaty dkk, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Cetakan Pertama, Proyek ELIPS 2000, Jakarta, 2000, hal.37.

[6] Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.115.

[7] Lihat pasal 1 butir 4.

[8] Johannes Ibrahim, Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan kejahatan, Cetakan kedua, refika Aditama, Bandung, 2010, hal.7.

[9] Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.263.

[10] wikipedia, 15 Mei 2013, Kredit, http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit, diakses 17 desember 2013.

[11] Lihat Pasal 1 butir 11.

[12] Arhiem, 30 Desember 2008, Prinsip-prinsip Dasar (Agunan atau Jaminan), http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/prinsip-prinsip-dasar-agunan-atau.html, diakses 18 Desember 2013.

[13] ibid.

[14] Lihat SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991.

[15] Lihat Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998.

[16] wikipedia, 6 April 2013, Pinjaman Tanpa Jaminan, http://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_tanpa_jaminan, diakses 17 desember 2013.

[17] Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, opcit, hal.321.

[18] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.138.

[19] Lihat pasal 1 butir 10.

[20] Lihat Pasal 18.

[21] Lihat website Badan Perlindungan Konsumen Nasional, http://www.bpkn.go.id/

[22] Dompet Pintar.Com, 7 Tips Menggunakan Kredit Untuk Usaha, http://www.dompetpintar.com/article/r1lc/7-tips-menggunakan-kredit-untuk-usaha, diakses 18 Desember 2013.

[23] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Edisi pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2010, hal.260.

[24] ibid, hal.261.

[25] J. Satrio, Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, bandung, 2012, hal.22.

[26] Agus Yudha Hernoko, opcit, hal.271-272.

[27] ibid, hal.281.

[28] Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan kedua, Alpabeta, Bandung, 2004, hal.264-265.

[29] ibid, hal.267-270.

[30] Belajar Tentang Investasi, Keuangan dan Perbankan, Penyelesaian Kredit Bermasalah (Bag.1), http://arsasi.wordpress.com/2009/03/02/penyelesaian-kredit-bermasalah-bag1/, diakses 18 Desember 2013.

Peniup terompet (whistle blower)

Sosialisasi Pada apel Pagi di Bidkum Polda DIY

Sosialisasi SOP Nomor : SOP/19/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penanganan Whistle Blowing System di Lingkungan Polda DIY.

~ Bagi pelapor yang mengetahui adanya korupsi di tubuh Polri ~

Susunan Pejabat Yang Berwenang

(Sprin Kapolda DIY Nomor : Sprin/1331/IX/2013 tanggal 18 Oktober 2013)

Tingkat Polda

1.         Kapolda Penanggungjawab

2.         Wakapolda Pengarah

3.         Irwasda Ketua Unit Pelayanan pengaduan

4.         Dirreskrimsus Anggota

5.         Kabid Propam Anggota

6.         Kabidkum Anggota

Tingkat Polres/ta

1.         Kapolres/ta Penanggung Jawab

2.         Wakapolres/ta Pengarah

3.         Kasiwas Ketua Unit Pelayanan Pengaduan

4.         Kasatreskrim Anggota

5.         Kasipropam Anggota

6.         Kasubbagkum Anggota

Tempat pengaduan :

1.         Polda DIY        Telpon/fax     : 0274-665050

Email              : itwasdapoldadiy@yahoo.co.id

Alamat            : Kantor Itwasda Polda DIY

2.         Polresta Yogyakarta   Telpon/Fax    : 0274-512940

Email              : humaspolrestayka@gmail.com

Alamat            : Kantor Siwas Polresta Yogyakarta

3.         Polres Sleman                        Telpon/Fax    : 0274-868424

Email              : siwassleman@yahoo.com

Alamat            : Kantor Siwas Polres Sleman

4.         Polres Bantul              Telpon/Fax    : 0274-367111

Email              : -

Alamat            : Kantor Siwas Polres Bantul

5.         Polres Kulonprogo     Telpon/Fax    : 0274-

Email              : siwas.kp@gmail.com /

  siwas_kp@yahoo.co.id

Alamat            : Kantor Siwas Polres Bantul

6.         Polres Gunungkidul  Telpon/Fax    : 0274-391410

Email              : -

Alamat            : Kantor Siwas Polres Gunungkidul

Gugatan Konsumen

MENGAJUKAN GUGATAN SEBAGAI KEWAJIBAN KONSUMEN[1]

Oleh : Agus Christianto[2]

A.        Pendahuluan.

Hak dan kewajiban melekat pada setiap orang. Terutama hak yang selalu dituntut untuk dipenuhi, namun saat bertemu dengan orang lain, maka timbul suatu kewajiban. Misalnya setiap orang yang menyukai rokok, mempunyai untuk merokok meskipun nantinya berakibat pada kesehatannya, namun merupakan hak perokok, namun begitu merokok di dekat orang yang tidak merokok, orang perokok mempunyai kewajiban untuk menghargai orang yang tidak merokok yang mempunyai hak untuk mendapatkan udara bersih sehingga perokok untuk merokok di tempat lain dan hal ini telah diatur oleh pemerintah dan badan usaha lainnya dengan menyediakan tempat khusus untuk merokok, namun hal ini justru sering diabaikan oleh perokok.

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah jelas disebutkan Hak dan Kewajiban Konsumen. Hak konsumen telah jelas di atur dalam Pasal 4 UUPK sedangkan kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK. Dan dalam penjelasan UUPK disebutkan barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri, kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Padahal telah jelas dicantumkan dalam konsideran UUPK yang menyebutkan bahwa dunia usaha yang didukung oleh pemerintah dalam menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Sehingga permasalahan yang muncul adalah apakah mengajukan gugatan adalah kewajiban konsumen sebagai pemakai barang dan jasa dalam melindungi dirinya dari pelaku usaha ?

B.        Pengertian Konsumen Pemakai Barang dan Jasa.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, pengertian Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan atau pemakai jasa. Sedangkan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) dan jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain atau perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain.

Dalam UUPK disebutkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan[3], sedangkan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen[4] dan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen[5].

C.        Kewajiban Konsumen Sebagai Pemakai Barang dan Jasa.

Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan, dan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan dan menjadi keharusan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab[6]. Dan dalam konteks Hak asasi Manusia, Kewajiban Asasi Manusia adalah menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak-hak asasi orang lain[7].

Menurut Prof Notonagoro Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan[8]. Pater Bertens dalam bukunya, Etika, hak dan kewajiban adalah dua sisi dari satu mata uang. Setiap hak seseorang akan berhenti ketika bertemu dengan hak orang lain[9].

Dalam UUPK kewajiban konsumen[10] adalah :

1.        Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Kewajiban ini sangat penting, karena pelaku usaha sering menyampaikan peringatan secara tertulis pada suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan atau meneliti (onderzoekplicht). Dengan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Namun jika pelaku usaha tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti rugi pada konsumen yang dirugikan[11].

2.        Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam Black’s Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faith adalah : “A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purposes. (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”. Menurut M.L Wry adalah: perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain[12]. Sutan Remy Sjahdeini menggambarkan itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum[13]. Prof. R. Subekti, SH merumuskan itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan[14].

Prof Dr Siti Ismijati Jenie SH CN[15], dalam pidato pengukuhannya di ruang Balai Senat UGM menyebutkan asas itikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut Bonafides. Dalam bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran sebagaimana Pasal 531 KUH Perdata yang berbunyi bezit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Dan dalam arti obyektif disebut kepatutan sebagaimana dirumuskan dalam ayat (3) pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Misalnya jual beli di rumah makan, konsumen wajib untuk membayar makanan yang telah dibeli dan dimakan, sebelum atau sesudahnya, tergantung kesepakatan yang sebelumnya dibuat atau telah diatur. 

3.        Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Dalam artikata.com, membayar berarti memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima atau melunasi utang)[16]. Sehingga membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati adalah memberikan uang sebagaimana kesepakatan antara konsumen dengan pihak lain (pelaku usaha) atas barang dan/atau jasa.

4.        Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sengketa perlindungan konsumen atau yang lebih dikenal sebagai sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen[17] dan setiap Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum yang telah diatur  dalam UUPK[18] antara lain :

a.        Melakukan mediasi dengan pelaku usaha.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan[19]. Mediasi dapat dilakukan di dalam[20] maupun di luar persidangan. Mediasi memerlukan pihak ketiga yang ditunjuk[21] oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara sukarela.

b.        Menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen[22] atau melalui peradilan umum.

Menggugat adalah mengajukan gugatan (tertulis) dengan memperhatikan cara berpikir, dasar hukum, klasifikasi hukum, penguasaan hukum material, bahasa indonesia, posita harus sinkron dengan petitum, berpikir taktis, ketelitian, singkat, padat tetapi mencakup, hukum acara perdata[23].

c.         Menuntut tanggung jawab pidana jika ada perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut[24]. Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana[25] (hukuman penjara). Menuntut tanggung jawab pidana dilakukan dengan cara melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Kepolisian[26], yang kemudian dilakukan penuntutan dan diakhiri di pengadilan dengan putusan pidana.

D.        Kesimpulan.

Dalam Pasal 5 UUPK telah mengatur kewajiban konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa, dan salah satunya adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan dalam Pasal 45 UUPK juga menyebutkan mengajukan gugatan ke Badan penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peradilan Umum sebagai salah satu hal yang dapat dilakukan konsumen selain melakukan mediasi dan menuntut secara pidana, sehingga mengajukan gugatan sebagai salah satu yang dapat dilakukan konsumen dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, Cetakan VI, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Praditya, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Garuda, Jakarta, 2008.

Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.

Naskah Akademis Mediasi, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2007

HIR

RBg

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet :

artikata.com, definisi membayar, http://www.artikata.com/arti-359314-membayar.html, diakses 13 Desember 2013.

Ewaldoapra, 12 Februari 2010, Kewajiban Asasi Manusia, http://catatanrodes.wordpress.com/2010/02/12/kewajiban-asasi-manusia/, diakses 13 Desember 2013.

Humas UGM, 11 September 2007, Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, http://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan.prof.ismijati.jenie:.itikad.baik.sebagai.asas.hukum, diakses 13 Desember 2013.

Monang S Purba, 21 Februari 2010, Pengertian hak dan kewajiban, http://monangdotnet.wordpress.com/2012/05/27/hak-dan-kewajiban-konsumen/, diakses 13 Desember 2013.

Rio De'G, Pengertian Kewajiban, http://www.scribd.com/doc/39227308/Pengertian-Kewajiban, diakses 13 Desember 2013.

Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 18 November 2012, Kewajiban Asasi Manusia, http://budisansblog.blogspot.com/2012/11/kewajiban-asasi-manusia.html, diakses 13 Desember 2013.

Setia Darma, 30 Oktober 2008, itikad baik menurut hukum, http://setia-ceritahati.blogspot.com/2008/10/itikad-baik-menurut-hukum.html, diakses 13 Desember 2013.

Soemali, Kewajiban konsumen (dalam powerpoint), soemali.dosen.narotama.ac.id, diakses 13 Desember 2013.

---

[1] Makalah disampaikan dalam sarasehan LPKKI di Wonosobo, 14 Desember 2013, dan diposting ke www.aguschristianto75.blogspot.com.

[2] Salah seorang Konsumen.

[3] Lihat Pasal 1 butir 2

[4] Lihat Pasal 1 butir 4

[5] Lihat Pasal 1 butir 5

[6] Monang S Purba, 21 Februari 2010, Pengertian hak dan kewajiban, http://monangdotnet.wordpress.com/2012/05/27/hak-dan-kewajiban-konsumen/, diakses 13 Desember 2013.

[7] Ewaldoapra, 12 Februari 2010, Kewajiban Asasi Manusia, http://catatanrodes.wordpress.com/2010/02/12/kewajiban-asasi-manusia/, diakses 13 Desember 2013.

[8] Rio De'G, Pengertian Kewajiban, http://www.scribd.com/doc/39227308/Pengertian-Kewajiban, diakses 13 Desember 2013.

[9] Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 18 November 2012, Kewajiban Asasi Manusia, http://budisansblog.blogspot.com/2012/11/kewajiban-asasi-manusia.html, diakses 13 Desember 2013.

[10] Lihat Pasal 5

[11] Soemali, Kewajiban konsumen (dalam powerpoint), soemali.dosen.narotama.ac.id, diakses 13 Desember 2013.

[12] Setia Darma, 30 Oktober 2008, itikad baik menurut hukum, http://setia-ceritahati.blogspot.com/2008/10/itikad-baik-menurut-hukum.html, diakses 13 Desember 2013.

[13] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993. Hal.112

[14] Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, 2010, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,Hal.45

[15] HumasUGM, 11 September 2007, Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, http://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan.prof.ismijati.jenie:.itikad.baik.sebagai.asas.hukum, diakses 13 Desember 2013.

[16] artikata.com, definisi membayar, http://www.artikata.com/arti-359314-membayar.html, diakses 13 Desember 2013.

[17] Praditya, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Garuda, Jakarta, 2008, hal 135

[18] Lihat Pasal 45

[19] Naskah Akademis Mediasi, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2007

[20] Lihat pasal 130 HIR/154 Rbg

[21] Dapat dipakai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[22] Lihat pasal 49-58

[23] Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, Cetakan VI, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010, hal.13.

[24] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

[25] Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

[26] Lihat UU Nomor 2 tahun 2002 dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kegiatan Bulan Desember

1. Sidang Praperadilan "Udin" di Pengadilan Negeri Sleman, Putusan : Permohonan tidak dapat diterima.
2. Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kulonprogo, Putusan : SP3 tidak sah, penyidikan dilanjutkan.
3. Seminar Seleksi Hakim oleh KY dan UGM di UGM.
4. Seminar Hakim Pemeriksaan pendahuluan oleh Komisi Hukum nasional di Inna Garuda.
5. FGD Landasan pemilu dan Pembelaan Dalam sidang Disiplin diikuti Anggota Subbagkum dan Sikum Se Polda DIY.

Pembuatan SKCK

Berdasarkan :

1. UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
2. UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri
4. Skep Kapolri No. Pol : Skep / 816 / IX / 2003 tanggal 17 September 2003 tentang petunjuk lapangan penerbitan SKCK.

dikenakan tarif yang besarannya sbb :

• Sidik Jari = RP.35.000
• Administrasi = RP.10.000