Kegiatan Bidkum Bulan Nopember

1. Gugatan Perdata an. Ortu Anggota sebagai Tergugat : Kuasa di tolak oleh hakim, katanya pendampingan khusus bagi institusi dan anggota dan keluarga dekat ??? 
2. Pembicara Peradilan HAM (kerjasama dengan kanwil hukum dan HAM)
3. Pengajuan Banding atas nama terdakwa perkara pembakaran dan pembunuhan 
4. Praperadilan PN Bantul, putusan : Permohonan di tolak dan Gugur
5. Penyuluhan dengan materi Pengadilan HAM dan Undang-undang Ormas ke Polres2/ta

Kegiatan Bulan Oktober

1. Penyerahan Memori Banding terhadap putusan pidana di PN Wonosari, tanggal 7 Oktober 2013, atas nama anggota yang memberi kuasa, (tuntutan PU 5 bulan di vonis Hakim 4 bulan atas perkara tindak pidana penggelapan, karena di rasa terlalu berat dan ada persyaratan formil yang tidak lengkap diajukan banding).
2. Praperadilan di PN Yogyakarta 8-10 Oktober 2013, putusan : permohonan praperadilan di tolak (baru kali ini sidang dengan waktu 3 hari, tercepat)
3. Kordinasi dan Konsultasi Bidang Penyusunan/pembuatan Peraturan Kepolisian atau MoU (Setum dan Bidkum).
4. Praperadilan di PN Bantul 7-16 Oktober 2013, putusan : permohonan praperadilan tidak dapat diterima (putusan NO ini memberikan kesempatan pemohon untuk mengajukan permohonan lagi)
5. Menjadi Peserta Sosialisasi Kesepakatan Bersama Sistem Peringatan Dini di Kepatihan, tanggal 17 Oktober 2013.
6. Sebagai pendamping dalam sidang Kode Etik di Lapas Wirogunan Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2013, pemenuhan institusi terhadap hak anggota untuk mendapatkan bantuan hukum. putusan : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (jika keberatan dapat dilakukan Banding, dan pihak keluarga mengajukan Banding)
7. Konsultasi pembuatan SOP, biro rena dan Bidkum
8. Pembacaan putusan perkara pidana di PN Sleman tanggal 24 Oktober 2013, atas nama Terdakwa Anggota polri yang di dakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan tuntutan PU hukuman mati dan putusan Hakim penjara seumur hidup (upaya Banding)

Kegiatan Bulan September

Pada tanggal 9-13 September 2013, Sub Bidang Penyusunan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda DIY, telah melakukan penyuluhan (sosialisasi) :
1. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan
2. 2 (dua) Kesepakatan Bersama, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang  Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan kamdagri tahun 2013
yaitu :
a. Kesepakatan Bersama dan Pedoman Kerja tentang SISTEM PERINGATAN DINI antara POLDA DIY, KOREM 072/PAMUNGKAS, PANGKALAN TNI AL, PANGKALAN TNI AU, KEJAKSAAN TINGGI DIY, KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY, BADAN INTELIJEN DAERAH DIY dan PEMDA DIY;
b. Kesepakatan Bersama dan Pedoman Kerja tentang PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK antara POLDA DIY, KOREM 072/PAMUNGKAS, KEJAKSAAN TINGGI DIY, BADAN INTELIJEN DAERAH DIY, PEMDA DIY
di Polres jajaran Polda DIY, antara lain Polresta Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunungkidul dan Polres Kulonprogo yang masing-masing penyelenggaraan di ikuti oleh 100 orang peserta.

Sedangkan Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda DIY mengikuti Focus Group Discussion :
a. hari Kamis tanggal 19 September 2013, FGD tentang rancangan Undang-undang tentang Merek di Hotel Maharadja, Jalan Kapten Tendean No.1 Mampang, Jakarta Selatan ;

b. hari Rabu tanggal 25 September 2013, FGD tentang rencana aksi hak asasi manusia (ranham) di Ruang Rapat Divkum Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kegiatan.
yang keduanya diselenggarakan oleh Divisi Hukum Polri

Pendapat Hukum mengenai Pasal 13 PP 2 tahun 2003

Pendapat Hukum mengenai Pasal 13 PP 2 tahun 2003.

Pasal 13 PP 2 tahun 2003

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unsur-unsur :

·                Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unsur ini menyatakan harus seorang anggota Polri yang masih aktif, dibuktikan dengan Surat Keputusan dan Surat Perintah terakhir.

·                yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali

Unsur ini menyatakan :

1.         yang dijatuhi hukuman disiplin

-           Kata “dijatuhi” pada kalimat “...yang dijatuhi hukuman disiplin...” berarti ada yang dijatuhkan berupa hukuman disiplin, berarti adanya putusan hukuman disiplin dari sidang disiplin..

-           Kata “yang” pada kalimat “...yang dijatuhi hukuman disiplin...” mempunyai makna menekankan pada anggota Polri yang mendapat hukuman disiplin, bukan anggota lain.

2.         lebih dari 3 (tiga) kali

-           kata “lebih” pada kalimat “...lebih dari 3 (tiga) kali...” mempunyai arti lebih dari angka 3, berarti hitungan ke 4 atau seterusnya, dengan demikian adanya hukuman disiplin yang ke-4.

-           Jika ada hukuman disiplin yang ke 4 dan kemudian juga di jatuhi KKEP juga bisa, namun pemeriksaan dan tuntutan harus mengacu pada Pasal 13 PP 2 tahun 2013, bukan pada materi pelanggarannya yang ke 4.

-           Karena jika mengacu pada materi pelanggaran yang ke-4, tidak memenuhi ketentuan yang menyatakan pilihan sidang yang dilaksanakan (disiplin atau KKEP)

-           Dibuktikan dengan data putusan hukuman disiplin

·                dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

unsur ini menyatakan :

1.         kata “dianggap” dari kalimat “...dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia...” adalah adanya penilaian terhadap anggota tersebut yang menyatakan tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

2.         Pejabat yang mengeluarkan penilaian adalah atasan langsung yang bersangkutan bukan atasan yang menghukum, karena atasan langsung dapat menilai berdasarkan pengetahuannya secara langsung (arahan Karo Bankum Divkum Polri pada penutupan FGD RUU ttg Merek di Hotel Maharadja tanggal 19 September 2013) yang hal ini dapat dilihat dari penilaian kinerja dan kesimpulan akhir.

3.         Unsur ini bersifat kumulatif dengan adanya kata “dan” sehingga harus terpenuhi bersama-sama unsur “yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali”

·                dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “...atau...” dan merupakan pilihan ankum berdasarkan fakta dan bukti, namun dengan adanya Perkap 14 tahun 2011, unsur diberhentikan dengan hormat, harus mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih.

·                melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unsur ini sudah jelas bahwa untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Dalam Penjelasan Pasal 13 PP 2 tahun 2003 disebutkan :

Pelanggar disiplin dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama.

Unsurnya

-           Pelanggar disiplin

Adanya anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan telah di sidang disiplin dan mendapatkan putusan hukuman disiplin.

-           dapat diberhentikan tidak dengan hormat

penegasan pilihan dari unsur “...dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri...” yaitu “diberhentikan tidak dengan hormat”

-           apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama

1.         apabila = jika atau kalau, yang menyatakan waktu

2.         melakukan pengulangan pelanggaran = adanya pelanggaran yang di ulang, berarti ada pelanggaran yang sama.

3.         dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama = bertugas pada kesatuan yang sama. Namun unsur terakhir ini tidak dijelaskan lagi apakah :

-           kesatuan pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek atau Pospol?

-           Satuan kerja atau satuan fungsi atau satuan wilayah?

Dalam Kep 993........ disebutkan

“Termasuk pada pangkat yang sama....”

Unsurnya :

-           Kata “Termasuk” pada kalimat “Termasuk pada pangkat yang sama” mempunyai arti, ketentuan ini adalah ketentuan yang mengikuti ketentuan sebelumnya. Karena Kep ini merujuk pada PP 2 tahun 2003, maka ketentuan yang dinyatakan pada Kep mengikuti ketentuan PP 2 tahun 2003.

-           pada pangkat yang sama berarti pelanggaran terjadi pada pangkat yang sama.

Sehingga ketentuan dalam Kep 993 ............ berfungsi untuk membatasi ruang gerak anggota Polri yang melanggar pada pangkat yang sama dengan kesatuan yang berbeda

Sehingga pengertian dalam Penjelasan Pasal 13 PP 2 tahun 2003 mengenai “kesatuan” dapat diartikan anggota tersebut bertugas pada kesatuan di mana dirinya mendapatkan gaji.

Sehingga jika Pasal 13 PP 2 tahun 2003, Penjelasan Pasal 13 PP 2 tahun 2003 dan Kep 993...... ini digabung, maka mempunyai pengertian bahwa

-           Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali,

-           dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri,

-           dapat diberhentikan dengan hormat

-           atau tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran pada kesatuan yang sama atau pangkat yang sama)

-           melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

maka Jika menurut asas : peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah, aturan tersebut saling melengkapi, dan jika diterapkan maka efek jera bagi anggota Polri lainnya akan terasa.

Namun jika ada pendapat lain, kami serahkan pada ankum atau yang mengkaji lebih dalam, dumm.

Undang2 Baru

Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN

17an

MARI KITA JAGA STABILITAS POLITIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KITA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANCA SIAP POLDA DIY

1. Siap Diri
2. Siap Data
3. Siap Mako
4. Siap Siaga
5. Siap Operasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
Buku I : Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro
Buku II : Prioritas Pembangunan Bidang
Buku III : Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

FGD Penyusunan RUU ttg Hak Cipta

FGD Penyusunan RUU ttg Hak Cipta
18 Desember 2012 
Hotel Maharadja Jakarta

Dibuka oleh Karo Bankum Divkum Polri 

Pembicara 


1) Dirjen HAKI (Kementerian Hukum dan HAM) dengan pokok bahasan : “Kebijakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dalam menyikapi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Perubahan Undang-undang Hak Cipta”;
2) Prof. Dr. Agus Sardjono SH., MH. (pakar hukum HAKI) dengan pokok bahasan : “Pembangunan Politik Hukum dalam Memberikan Perlindungan atas Hak Moral dan Ekonomi Pencipta atau Hak Cipta dari Perbuatan Melawan Hukum”;
3) Wadir Tipideksus Bareskrim Polri dengan pokok bahasan : “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta dan Solusi yang Diharapkan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum serta Kerja Lain”.

Dilanjutkan Tanya jawab dan Diskusi

Ditutup oleh Karo Sunluhkum Divkum Polri 

FGD RUU Hak Cipta

Pasal 86 

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hak kekayaan intelektual diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta.

lengkapnya......