Pembelaan Dalam Sidang Disiplin

PEMBELAAN DALAM SIDANG DISIPLIN[1]

Oleh : Agus Christianto SH., MH.[2]

Pendahuluan

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Polri yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tesebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cendrung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecendrungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (abuse of power). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Polri pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dirasa perlu untuk menyusun Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia. Untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Polri yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Polri pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Polri ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Polri, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Sidang Disiplin

Kata “sidang” dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pertemuan untuk membicarakan sesuatu atau rapat sedangkan disiplin berarti tata tertib atau ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib). Dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri[3]. Dan sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia[4]. Tidak ditemukan pengertian dari pelanggaran disiplin, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, terdapat pengertian pelanggaran peraturan disiplin, yaitu ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin, sedangkan yang dimaksud Peraturan Disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Dan anggota Polri adalah anggota Polri sebagai pegawai negeri pada Polri[5]. Pelaksanaan sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 dan Keputusan Kapolri Nomor Kep/44/IX/2004 tanggal 30 Sepetmeber 2004.

Terperiksa.

Di dalam ketentuan tentang disiplin, pengertian tentang terperiksa terdapat dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/44/IX/2004 tanggal 30 Sepetmeber 2004, yang berbunyi anggota Polri yang diperiksa dihadapan sidang disiplin, karena di duga melakukan pelanggaran disiplin. Jika dilihat dari susunan kata, kata “terperiksa” berasal dari kata “periksa” yang artinya teliti, yang mendapat awalan ter sehingga kata “terperiksa” berarti yang diteliti atau yang diperiksa[6]. Proses Pemeriksaan Terperiksa dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di depan sidang disiplin[7].

Pendamping Terperiksa.

Pengertian Pendamping Terperiksa adalah atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk oleh ankum untuk mendampingi terperiksa dalam sidang disiplin[8], yang mempunyai tugas[9] :

a.         memberikan nasehat kepada terperiksa baik diminta atau tidak,

b.        mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sidang baik diminta atau tidak,

dan berwenang[10] :

a.         mengajukan pertanyaan kepada saksi, saksi ahli dan terperiksa,

b.        membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh terperiksa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan sidang maupun penuntut,

c.         membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang terperiksa melakukan pelanggaran.

Pendampingan oleh atasan langsung atau pejabat yang berlatar belakang hukum[11] terhadap terperiksa dalam sidang disiplin merupakan salah satu bantuan hukum yang diberikan sebagaimana Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Polri, dengan cara :

a.         mendampingi terperiksa;

b.        membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan sidang maupun Penuntut;

c.         membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran;

d.        membantu menjelaskan tentang hak-hak Terperiksa;

e.         membuat jawaban atau tanggapan;

f.          membantu membuatkan permohonan keberatan terhadap putusan Pimpinan Sidang/Ketua Komisi kepada atasan Ankum/Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi.

Tanggapan Pendamping.

Tanggapan adalah pembelaan atas tuntutan yang disampaikan oleh penuntut dalam sidang disiplin. Kesempatan untuk memberikan tanggapan atas tuntutan dari penuntut diberikan oleh pimpinan sidang kepada terperiksa ataupun pendamping terperiksa[12]. Tanggapan oleh pendamping terperiksa berupa uraian mengenai berbagai macam ketentuan atau dalil hukum yang dapat dipergunakan untuk membebasan, melepaskan ataupun meminta keringanan hukuman disiplin terhadap terperiksa dari sidang disiplin. Setelah dijatuhkan putusan, terperiksa mempunyai hak untuk menerima atau keberatan atas putusan tersebut. Keberatan atas putusan disiplin diajukan secara tertulis melalui Ankum sesuai ketentuan yang berlaku[13].

Kesimpulan.

Pembelaan dalam sidang disiplin dapat dilakukan oleh terperiksa sendiri dan/atau pendamping terperiksa yang merupakan atasan langsung ataupun pejabat yang ditunjuk oleh ankum yang diharapkan mempunyai keahlian dalam bidang hukum sehingga dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan kekuatan hukum yang mengikat.

---

[1] Makalah disampaikan dalam sosialisasi di Polres Gunungkidul, 23 Januari 2014.

[2] Kasubbid Bankum Bidkum Polda DIY

[3] Lihat Pasal 1 butir 2.

[4] Lihat Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

[5] Lihat Pasal 1 butir 2 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Polri.

[6] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[7] Lihat Pasal 25 huruf b dan c Peraturan Pemerintah 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

[8] Lihat Pasal 1 butir 16 Keputusan Kapolri Nomor Kep/44/IX/2004 tanggal 30 Sepetmeber 2004.

[9] Lihat Pasal 12 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Kep/44/IX/2004 tanggal 30 Sepetmeber 2004.

[10] Lihat Pasal 12 ayat (2) Keputusan Kapolri Nomor Kep/44/IX/2004 tanggal 30 Sepetmeber 2004.

[11] Lihat Pasal 1 butir 6 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Polri

[12] Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf q Keputusan Kapolri Nomor Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004.

[13] Lihat Pasal 30 PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Selamat Tahun Baru

Selamat Tahun Baru 2014
Merencanakan Untuk Lebih Baik

Perkawinan Siri

DAMPAK NEGATIF KAWIN SIRI DI DALAM KELUARGA[1]

Oleh : Erni Lestari[2]

BAB I

PENDAHULUAN

A.           Latar belakang.

Pro dan kontra tentang nikah siri selalu menarik banyak kalangan dan semakin menarik dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). MK melakukan pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang diajukan oleh Ny.Aisyah Machica Moektar yang mengaku menikah secara siri dan telah mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut, namun berdasarkan UUP, anaknya tidak mempunyai hak ataupun status hukum dari ayahnya, sehingga melakukan pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut dan diterima sebagai perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan MK memberikan putusan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP, harus dibaca dengan kalimat : “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kemudian sebagai respon dari Putusan MK tersebut MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 tahun 2012 tanggal 10 maret 2012 tentang Kedudukan anak hasil zina dan perlakuaan terhadapnya, yang intinya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya namun pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Fenomena pernikahan di bawah tangan bukan karena terkuaknya pernikahan di bawah tangan Farhat Abbas (suami artis Nia Daniati) dengan salah seorang mojang asal Bandung beberapa waktu lalu, namun keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensahkan pernikahan di bawah tangan. Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur. Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap kasus tersebut, peserta ijtima' sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya telantar[3].

Keinginan pemerintah untuk memberikan aturan hukum yang tegas terhadap pernikahan siri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Pernikahan siri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara.

B.            Permasalahan.

Terlepas dari ketentuan dan aturan hukum tersebut diatas, pernikahan siri selalu dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah berkeluarga, pernikahan siri yang dilakukan tidak dinyatakan sebelumnya pada saat nikah resmi dengan perempuan yang menjadi istrinya, namun pernikahan siri yang dilakukan selalu beralasan dengan permasalahan yang dihadapi bersama istrinya sekarang, yang akhirnya pernikahan siri yang dilakukan membawa dampak negatif terhadap keluarganya, dan kemudian yang menjadi permasalahan adalah apa sajakah dampak negatif nikah siri di dalam keluarga ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.           Pengertian Nikah Siri.

Pernikahan atau nikah artinya menurut bahasa adalah berkumpul[4] atau menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam[5]. Pengertian akad nikah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hukum nasional, tidak mengenal kata pernikahan, yang dikenal adalah perkawinan sebagaimana dalam UUP, yang menurut terminologi bahasa berasal dari kata kawin dan tertera dalam identitas masyarakat indonesia (KTP), namun kata nikah ada dalam buku nikah pada setiap masyarakat yang melakukan pernikahan tercatat, meskipun begitu Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan.

Kata “siri” berasal dari terminologi Arab yaitu “sirran” dan “sirriyyun”. Sirran berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius. Sehingga kemudian dikenal istilah nikah siri yang artinya nikah secara rahasia (secret marriage), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah[6].

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-’ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dengan memenuhi syarat dan rukun nikah[7], karena tanpa wali atau wali yang tidak memenuhi syarat maka nikahnya batal misalnya menggunakan wali kiyai gadungan atau pegawai KUA, bukan atas nama lembaga, tapi murni atas nama pribadi. Sang Kyai dalam waktu hitungan menit, didaulat untuk menjadi wali si wanita, dan dilangsungkanlah pernikahan, sementara pihak wanita masih memiliki wali yang sebenarnya sehingga nikah siri tersebut statusnya batal dan wajib dipisahkan, sebagaimana hadis dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak ada nikah (batal), kecuali dengan wali.” (HR. Abu Daud, turmudzi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Abi Syaibah, thabrani, dsb) dan hadis dari Aisyah radhiallahu ‘anha, bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal.” (HR. Ahmad, Abu daud, dan baihaqi)[8] dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam[9]. Hanya saja, pernikahan semacam ini sangat tidak dianjurkan, karena beberapa alasan: Pertama, pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi (KUA) sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian.” (QS. An-Nisa: 59). Pencatatan nikah sama sekali tidak bertentangan dengan aturan Islam atau hukum Allah. Kedua, adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. Dalam Alquran, Allah menyebut akad nikah dengan perjanjian yang kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا), sebagaimana yang Allah tegaskan di surat An-Nisa: 21. Dimana pasangan suami-istri setelah akad nikah akan lebih terikat dengan perjanjian yang bentuknya tertulis[10]. Ketiga, pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak wanita. Dalam aturan nikah, wewenang cerai ada pada pihak suami. Sementara pihak istri hanya bisa melakukan gugat cerai ke suami atau ke pengadilan. Keempat, memudahkan pengurusan administrasi negara, misalnya KTP, KK, SIM dan sebagainya[11].

Untuk beristri lebih dari seorang[12], sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat melahirkan keturunan[13] dengan syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka[14].

B.            Pengertian keluarga.

Pasal 1 UUP jelas menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata keluarga dalam pasal tersebut, mempunyai arti jika merujuk pada bahasa Sansekerta, berbunyi kulawarga; ras dan warga yang berarti anggota[15] sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Menurut Departemen Kesehatan RI (1998) : Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan[16]. Sedangkan menurut BKKBN (1999) keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dam materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya[17].

Beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang keluarga, antara lain : Dhurkeim yang berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial sebagai hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan[18]. Salvicion dan Ara Celis (1989) menyatakan keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan[19]. Menurut Minuchin (dalam H.Sofyan S.Willis, 2008 : 50) mengatakan bahwa keluarga adalah “Multibodied organism” organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (entity) atau organisme. Ia bukanlah merupakan kumpulan (collection) individu-individu. Ibarat amoeba, keluarga mempunyai komponen-komponen yang membentuk keluarga itu[20].

Pengertian keluarga juga diterangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

C.            Dampak Negatif Di Dalam Keluarga.

Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[21], mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[22]. Bahwa arti dari sakinah adalah tenteram, mawadah adalah cinta- mencintai dan rahma adalah santun menyantuni[23]. Sehingga perkawinan siri dengan alasan untuk menghindari zina atau faktor ekonomi[24] maupun akan dapat berlaku adil[25] adalah alasan yang tidak benar.

Dalam UUP dan KHI, telah diatur hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan negara serta diatur pula hak dan kewajiban orang tua dengan anaknya. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat[26]. jika masing-masing melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan[27], kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Suami sebagai pembimbing, pelindung[28] dan pendidik[29] istrinya dan menanggung seluruh biaya hidup[30] dan jika suami mempunyai istri lebih dari seorang maka biaya yang diberikan kepada istrinya harus seimbang[31]. Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika ada perkawinan siri yang jelas dilakukan secara tersembunyi, tidak diketahui oleh pihak lain, apalagi oleh keluarga utamanya. Selain itu dampak negatif nikah siri bagi istri siri dan anak hasil nikah siri[32], adalah :

1.             Kehilangan dan tidak terpenuhinya hak-hak (nafkah lahir dan batin) seorang istri dan anak yang sah secara hukum.

2.             Jika terjadi perpisahan, tidak berhak atas tunjangan nafkah sebagai mantan istri dan harta gono gini.

3.             Meski diakui secara agama maupun adat istiadat, dianggap tidak sah oleh negara sehingga tidak dapat melakukan gugatan ke pengadilan terhadap suaminya jika melakukan pelanggaran perkawinan.

4.             Tidak berhak mendapatkan warisan.

5.             Dapat dikenakan pidana yaitu tindak pidana kejahatan dalam perkawinan.

6.             Istri dapat menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga akan terjadi poliandri yang tentu saja lebih berbahaya lagi, karena dilarang secara syariat[33].

BAB III

KESIMPULAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan dengan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawadah (cinta- mencintai) dan rahma (santun menyantuni), diperlukan perkawinan yang sah, karena perkawinan siri atau yang disebut pernikahan atau perkawinan di bawah tangan dengan alasan ataupun tujuan yang berbeda dari tujuan perkawinan yang sah secara agama maupun negara tidak akan mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, karena mempunyai dampak negatif, baik bagi istri dan anaknya yang sah, istri dan atau anaknya yang berasal dari perkawinan siri maupun bagi suami yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan, Jilid 1, Cetakan Pertama, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hal.115.

Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah), 17 Juni 2012, Hukum Nikah Siri, http://www.konsultasisyariah.com/nikah-siri-tanpa-sepengatahuan-orang-tua/, diakses 26 Desember 2013.

Aulia adinda, 22 Oktober 2012, pengertian keluarga inti dan keluarga besar serta fungsi keluarga, http://auliaadindadinda.blogspot.com/2012/10/pengertian-keluarga-inti-dan-keluarga.html, diakses 29 November 2013

Femina, Resiko Menikah Siri, http://www.femina.co.id/isu.wanita/anda.pria/risiko.menikah.siri/005/003/38, diakses 24 Desember 2013.

Hukum Online, 24 Oktober 2006, Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum, diakses 27 Desember 2013.

Hukum Online, 24 Oktober 2006, Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum, diakses 27 Desember 2013.

Irma Devita, Akibat Nikah Siri, http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-dari-nikah-siri/, diakses 26 Desember 2013.

Imroatus Solikah, Aminah Dewi Rahmawati dan Iskandar Dzulkarnain, Eksistensi Keluarga Yang Menikah Siri Dalam Masyarakat Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/090521100026/090521100026.pdf, diakses 29 Desember 2013.

Oka Widiawan, 4 Desember 2010, Pengertian Keluarga dan Fungsinya, http://iokaw.blogspot.com/2010/12/pengertian-keluarga-dan-fungsinya.html, diakses 25 November 2013.

Suparyanto, 6 Oktober 2011, Pengertian Keluarga, http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/10/pengertian-keluarga.html, diakses 25 November 2013.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cetakan ke 5, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal.73.

Try Indriadi, 10 April 2012, Seputar Nikah Siri, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f794bfa96a8f/seputar-nikah-siri, diakses 27 Desember 2013.

Wikipedia, 27 November 2013, Pernikahan Dalam Islam, http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam, diakses 26 Desember 2013.

Wikipedia, 10 oktober 2013, Keluarga, http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga, diakses 25 November 2013.

Wikipedia, 27 Desember 2013, Keluarga, http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga, diakses 29 Desember 2013.

---

[1] Tugas Makalah Pendidikan Agama Islam Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, 2013.

[2] Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

[3] Hukum Online, 24 Oktober 2006, Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum, diakses 27 Desember 2013.

[4] Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan, Jilid 1, Cetakan Pertama, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hal.115.

[5] Wikipedia, 27 November 2013, Pernikahan Dalam Islam, http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam, diakses 26 Desember 2013.

[6] Try Indriadi, 10 April 2012, Seputar Nikah Siri, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f794bfa96a8f/seputar-nikah-siri, diakses 27 Desember 2013.

[7] Rukun nikah : Pengantin laki-laki, Pengantin perempuan, Wali, Dua orang saksi laki-laki,Mahar, Ijab dan kabul (akad nikah), lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

[8] Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah), 17 Juni 2012, Hukum Nikah Siri, http://www.konsultasisyariah.com/nikah-siri-tanpa-sepengatahuan-orang-tua/, diakses 26 Desember 2013.

[9] Irma Devita, Akibat Nikah Siri, http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-dari-nikah-siri/, diakses 26 Desember 2013.

[10] Lihat Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

[11] Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah), 17 Juni 2012, Hukum Nikah Siri, http://www.konsultasisyariah.com/nikah-siri-tanpa-sepengatahuan-orang-tua/, diakses 26 Desember 2013.

[12] Lihat Pasal 3 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

[13] Lihat Pasal 4 ayat (2) UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

[14] Lihat Pasal 5 ayat (1) UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

[15] Wikipedia, 10 oktober 2013, Keluarga, http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga, diakses 25 November 2013.

[16] Oka Widiawan, 4 Desember 2010, Pengertian Keluarga dan Fungsinya, http://iokaw.blogspot.com/2010/12/pengertian-keluarga-dan-fungsinya.html, diakses 25 November 2013.

[17] Suparyanto, 6 Oktober 2011, Pengertian Keluarga, http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/10/pengertian-keluarga.html, diakses 25 November 2013.

[18] ibid.

[19] Oka Widiawan, opcit.

[20] Aulia adinda, 22 Oktober 2012, pengertian keluarga inti dan keluarga besar serta fungsi keluarga, http://auliaadindadinda.blogspot.com/2012/10/pengertian-keluarga-inti-dan-keluarga.html, diakses 29 November 2013.

[21] Lihat Pasal 1 UU Perkawinan.

[22] Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

[23] Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cetakan ke 5, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal.73.

[24] Imroatus Solikah, Aminah Dewi Rahmawati dan Iskandar Dzulkarnain, Eksistensi Keluarga Yang Menikah Siri Dalam Masyarakat Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, http://pta.trunojoyo.ac.id/uploads/journals/090521100026/090521100026.pdf, diakses 29 Desember 2013.

[25] Ibrahim Hosen, opcit, hal.140.

[26] Lihat Pasal 31 UU Perkawinan.

[27] Lihat Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan

[28] Wikipedia, 27 Desember 2013, Keluarga, http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga, diakses 29 Desember 2013.

[29] ibid.

[30] Lihat Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

[31] Lihat Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam.

[32] Femina, Resiko Menikah Siri, http://www.femina.co.id/isu.wanita/anda.pria/risiko.menikah.siri/005/003/38, diakses 24 Desember 2013.

[33] Hukum Online, 24 Oktober 2006, Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum, diakses 27 Desember 2013.