Jumat, 20 Februari 2015
MENCEGAH TERJADINYA SENGKETA TANAH
Materi :
1. Diskusi/Konsultasi Dsn Sanggrahan, Prambanan, Klaten, 18 Februari 2015
2. Sarasehan & Diskusi LPKKI Temanggung, 19 Februari 2015
Dalam website BPN (www.bpn.go.id) disebutkan adanya perbedaan antara sengketa pertanahan dengan konflik pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat, sedangkan Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :
1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1.
6. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.
Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.
Menurut Sarjita (dalam buku Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugu jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, Hal. 8) sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.
Rusmadi Murad (dalam buku Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 1991, hal. 23) menyatakan sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam :
1. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
4. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis)
Terjadinya sengketa tanah menimbulkan permasalahan baru dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang masing-masing berpendapat mempunyai hak atas tanah, yaitu dengan mengeluarkan biaya, waktu dan pikiran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Untuk itu saat ini diperlukan pencegahan agar tidak terjadi sengketa tentang tanah, yaitu dengan cara :
1. Niat/itikad baik dalam peralihan hak atas tanah (jual beli, waris, hibah dll),
2. Dilakukan secara prosedur dan ketentuan, memenuhi syarat formil maupun materiil,
3. Dilakukan secara terbuka/transparan,
4. Mengetahui hak dan kewajibannya,
5. Ikhlas.
~ klub belajar hukum ~
Bahan Bacaan
UU 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
PP 34 tahun 1997 tentang Laporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
PP 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
MENCEGAH KREDIT MACET DAN MENGHINDARI RIBA
Materi dalam
1. Sarasehan dan Diskusi LPKKI Temanggung, 19 Februari 2015
2. Diskusi/Penyuluhan/konsultasi Klub Belajar Hukum di Klaten, 20 Februari 2015
Apakah yang dimaksud dengan kredit macet ?
Kata kredit berasal dari bahasa latin credere yang artinya kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.
Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. (Astiko, Manajemen Perkreditan, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hal 5)
Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Kebaikan kredit antara lain :
1) Meningkatkan produktivitas.
2) Memperlancar konsumsi barang atau jasa.
3) Memperlancar tukar-menukar atau perdagangan.
4) Memperlancar arus peredaran uang dan barang.
Keburukan kredit antara lain:
1) Produk yang dihasilkan akan mengalami kelebihan (over production), sehingga dapat menjatuhkan harga barang.
2) Timbul spekulasi dalam perdagangan, sehingga membawa akibat yang tidak baik.
3) Dapat menimbulkan inflasi (kenaikan harga barang), karena meningkatkan jumlah uang yang beredar.
4) Kredit konsumtif dapat mendorong masyarakat untuk hidup melebihi kemampuannya.
5) Kredit produktif memberi kesempatan kepada orangorang atau badan mendirikan badan usaha untuk mencoba-coba atau secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengakibatkan kegagalan atau jatuh pailit.
Sedangkan kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
Penyebab Kredit Macet
a. Error Omission, timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Error Commusion, timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.
Kredit-kredit yang disalurkannya jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu.
Untuk itu, terjadinya kredit macet harus dicegah, selain kerugian yang diderita oleh kreditur dan debitur juga negara dan masyarakat umum dengan cara memakai fasilitas kredit sesuai dengan tujuan dan manajemen keuangan dalam mengatur kredit.
Sedangkan apa yang dimaksud dengan riba ?
Disebut dalam (wikipedia), Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 : ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga lembaga pembiayaan termasuk ke dalam riba. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. contoh nisbahnya adalah 60%:40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak bank.
Bagaimana menghindari riba? caranya sederhana yaitu niat dalam melakukan perdagangan, dengan melakukan jual beli sederhana, membuat akad sederhana dan tidak membuat akad yang menyebabkan riba.
Apa hubungannya mencegah kredit macet dengan menghindari riba ?
Dua hal tersebut sebenarnya berbeda, namun seringkali dalam kasus-kasus yang sering dikonsultasikan, dimedia cetak, elektronik maupun seminar terdapat situasi kredit macet yang dihubungkan dengan perasaan berdosa karena terlibat dalam riba.
Sering saya kemukakan dalam suatu diskusi, merasa berdosanya pada waktu yang mana, pada saat mengajukan permohonan kredit, melakukan akad kredit, menerima uang kredit, saat membayar angsuran pertama, saat kredit macet atau saat aset di lelang ? dan kebanyakan tidak suka dengan pertanyaan tersebut.
Karena jika kita mempunyai pengetahuan mengenai riba tentunya tidak akan bersentuhan dengan kredit dan jika kita tetap bersentuhan dengan kredit dan menggunakan kredit sesuai dengan tujuan dan manajemen keuangan yang baik, niscaya tidak akan ada kredit macet.
~ klub belajar hukum ~
1. Sarasehan dan Diskusi LPKKI Temanggung, 19 Februari 2015
2. Diskusi/Penyuluhan/konsultasi Klub Belajar Hukum di Klaten, 20 Februari 2015
Apakah yang dimaksud dengan kredit macet ?
Kata kredit berasal dari bahasa latin credere yang artinya kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.
Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. (Astiko, Manajemen Perkreditan, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hal 5)
Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Kebaikan kredit antara lain :
1) Meningkatkan produktivitas.
2) Memperlancar konsumsi barang atau jasa.
3) Memperlancar tukar-menukar atau perdagangan.
4) Memperlancar arus peredaran uang dan barang.
Keburukan kredit antara lain:
1) Produk yang dihasilkan akan mengalami kelebihan (over production), sehingga dapat menjatuhkan harga barang.
2) Timbul spekulasi dalam perdagangan, sehingga membawa akibat yang tidak baik.
3) Dapat menimbulkan inflasi (kenaikan harga barang), karena meningkatkan jumlah uang yang beredar.
4) Kredit konsumtif dapat mendorong masyarakat untuk hidup melebihi kemampuannya.
5) Kredit produktif memberi kesempatan kepada orangorang atau badan mendirikan badan usaha untuk mencoba-coba atau secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengakibatkan kegagalan atau jatuh pailit.
Sedangkan kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.
Penyebab Kredit Macet
a. Error Omission, timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Error Commusion, timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.
Kredit-kredit yang disalurkannya jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu.
Untuk itu, terjadinya kredit macet harus dicegah, selain kerugian yang diderita oleh kreditur dan debitur juga negara dan masyarakat umum dengan cara memakai fasilitas kredit sesuai dengan tujuan dan manajemen keuangan dalam mengatur kredit.
Sedangkan apa yang dimaksud dengan riba ?
Disebut dalam (wikipedia), Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 : ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga lembaga pembiayaan termasuk ke dalam riba. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. contoh nisbahnya adalah 60%:40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak bank.
Bagaimana menghindari riba? caranya sederhana yaitu niat dalam melakukan perdagangan, dengan melakukan jual beli sederhana, membuat akad sederhana dan tidak membuat akad yang menyebabkan riba.
Apa hubungannya mencegah kredit macet dengan menghindari riba ?
Dua hal tersebut sebenarnya berbeda, namun seringkali dalam kasus-kasus yang sering dikonsultasikan, dimedia cetak, elektronik maupun seminar terdapat situasi kredit macet yang dihubungkan dengan perasaan berdosa karena terlibat dalam riba.
Sering saya kemukakan dalam suatu diskusi, merasa berdosanya pada waktu yang mana, pada saat mengajukan permohonan kredit, melakukan akad kredit, menerima uang kredit, saat membayar angsuran pertama, saat kredit macet atau saat aset di lelang ? dan kebanyakan tidak suka dengan pertanyaan tersebut.
Karena jika kita mempunyai pengetahuan mengenai riba tentunya tidak akan bersentuhan dengan kredit dan jika kita tetap bersentuhan dengan kredit dan menggunakan kredit sesuai dengan tujuan dan manajemen keuangan yang baik, niscaya tidak akan ada kredit macet.
~ klub belajar hukum ~
Rabu, 18 Februari 2015
MENCEGAH TERTIPU MELALUI TEKNOLOGI
materi :
1. Diskusi/Penyuluhan/Sosialisasi Klub Belajar Hukum di Klaten, 18 Januari 2015
2. Penyuluhan di Perum Puri Domas, Kalasan Sleman, 14 Februari 2015
3. Sarasehan & Diskusi di LPKKI Temanggung, 19 Februari 2015
Latar Belakang
Pemakaian teknologi seperti Handphone ataupun Komputer dengan jaringan internetnya mempunyai banyak manfaat, namun bagi beberapa orang, pemakaian teknologi justru digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan penipuan, memperdaya orang lain dengan keadaan palsu sehingga mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk dirinya sendiri.
Kadangkala kita, saudara, teman, tetangga kita menerima sms, email, atau telpon tentang keadaan yang menggerakkan kita untuk menyerahkan sejumlah pulsa atau uang.
Sms yang seakan istri atau suami kita yang meminta sejumlah pulsa, sms yang menyatakan kita sebagai pemenang atas suatu undian. E-mail yang menyatakan butuh bantuan untuk menarik sejumlah uang yang berada di luar negeri. Telpon yang menyatakan anak atau saudara kita mengalami permasalahan hukum.
Selain itu ada belanja online dengan tawaran harga yang murah, sehingga kita mengirim sejumlah uang dan saat barang tidak sampai, di minta sejumlah uang untuk biaya mengeluarkan barang dari bea cukai atau pabean atau terlibat dari suatu kejahatan.
Setelah sadar menjadi suatu korban penipuan, melakukan pelacakan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit ataupun lapor ke polisi, yang akhirnya kehilangan jejak karena birokrasi yang berbelit dan nomor komunikasi sudah tidak aktif lagi.
Tindak Pidana Penipuan
Tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Bagaimana caranya mencegah tertipu.
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari tertipu melalui teknologi.
Mendapat berita melalui SMS
Meyakinkan diri apa isi SMS logis atau sesuai dengan keadaan yang kita ketahui.
“Ma (pa), pulsa papa (mama) habis, tolong kirim pulsa ke nomor ini .....”
Apakah pasangan kita biasa memanggil dengan sebutan demikian ?
Apakah pasangan kita biasa meminta pulsa dengan cara demikian ?
Apakah benar nomor pasangan kita banyak dan berbeda ?
“surat keputusan resmi PT.MKIOS anda terpilih sebagai pemenang ke-4 dengan pin pemenang (ijh76k79), untuk info cek pin anda di www.mkios-hadiah 2015.blogspot.com”
Apa hubungan kita dengan PT.Mkios?
Apakah kita pernah mengirimkan nomor kita?
Mengapa di sms melalui nomor hp orang lain, bukan nomor khusus ?
Mengapa websitenya memakai website gratisan “blogspot” ?
Mengapa harus meyakinkan kita untuk mengecek pin ?
Belanja Online
Di suatu toko online, dicantumkan harga barang lebih murah dari harga yang ada di toko sebelah rumah, setelah dihubungi, diterangkan harga promo atau dari black market, dengan stock barang yang terbatas, dianjurkan segera di kirim uang muka atau langsung dibayar penuh, untuk mendapatkan barang yang diinginkan, setelah dibayar di suruh untuk menunggu, dan setelah beberapa waktu menunggu, diminta lagi membayar, karena biaya pengiriman kurang atau terkendala di bea cukai/pabean atau karena barang black market sedang di tahan di kepolisian, sehingga diminta untuk membayar sejumlah uang untuk melepaskan barang atau melepaskan diri agar ridak terkait dengan perkara yang berkaitan dengan barang tersebut.
Apakah benar ada black market ? jawabannya tidak ada
Dengan harga yang begitu murah, apakah tidak mungkin disebelah rumahnya ada yang berminat ? karena kalo kita mempunyai barang dengan harga lebih murah, lebih baik menjualnya pada tetangga atau teman dekat, sehingga mendapatkan pembayaran yang lebih cepat.
Apakah semua toko online melakukan penipuan? Tidak semua, kita dapat cek keberadaannya dan biasanya toko online mempunyai SOP penjualan, dan penawaran resmi selayaknya toko konvensional. Yang membedakan toko online dan konvensional adalah belanja kita dipermudah, kita tidak perlu datang ke toko dan antri dalam membayar, harga mungkin sama dan setelah kita bayar, beberapa waktu barang sampai di rumah.
Apakah barang bisa tertahan di bea cukai atau pabean ? bisa, jika toko onlinenya di luar negeri, barangnya dikirim dari luar negeri, memang ada aturan tentang import, agar baca dulu tentang ketentuan ini, tapi kalo kita belinya di dalam negeri maka tidak perlu melalui bea cukai.
Apakah barang bisa di tahan di kepolisian ? bisa, jika barang tersebut terkait kejahatan, biasanya penipu menggunakan alasan barang black market, tapi jika disangkutkan ke aparat.
Apakah aparat bisa melakukan panggilan melalui telpon ? kalo memang barang itu dikaitkan dengan kejahatan, aparat yang berwenang tidak akan menelpon, biasanya kita di panggil secara resmi atau dilakukan penangkapan.
Maka jangan tergoda dengan membeli barang dengan harga lebih murah.
Mendapatkan telepon bencana
Selamat siang malam ma/pa, saya sekarang lagi di kantor polisi, di tangkap terkait narkoba (atau sedang dalam perkara kecelakaan lalu lintas), tolong mama/papa segera mengirimkan uang agar saya segera dibebaskan dan tidak dipukuli ?
Apakah kita punya anak ? atau ada orang yang kita anggap sebagai anak?
Kapan kita bertemu atau berhubungan terakhir kali atau sedang ijin pergi kemana?
Apakah dijelaskan di kantor polisi mana ? Kalo memang ada di kantor polisi, anak kita dalam keadaan aman, maka tanyakan terlebih dahulu, berada di kantor polisi mana, alamatnya dan minta bicara dengan petugas yang berwenang. Berbicara dengan petugas, agar minta namanya, pangkat dan jabatan, kalo memang petugas, maka akan diberikan penjelasan yang lengkap.
Konsultasikan dengan aparat yang ada di lingkungan kita, tentang kejadian ini, karena tidak mungkin ada aparat yang meminta sejumlah uang untuk membebaskan tersangka kejahatan.
Secara umum, menghadapi berita melalui teknologi, pastikan diri kita tidak panik karena kuatir, gembira, ataupun sedih. Pastikan diri kita tenang, karena dengan ketenangan akan dapat mengatasi masalah apapun
~ klub belajar hukum ~
1. Diskusi/Penyuluhan/Sosialisasi Klub Belajar Hukum di Klaten, 18 Januari 2015
2. Penyuluhan di Perum Puri Domas, Kalasan Sleman, 14 Februari 2015
3. Sarasehan & Diskusi di LPKKI Temanggung, 19 Februari 2015
Latar Belakang
Pemakaian teknologi seperti Handphone ataupun Komputer dengan jaringan internetnya mempunyai banyak manfaat, namun bagi beberapa orang, pemakaian teknologi justru digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan penipuan, memperdaya orang lain dengan keadaan palsu sehingga mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk dirinya sendiri.
Kadangkala kita, saudara, teman, tetangga kita menerima sms, email, atau telpon tentang keadaan yang menggerakkan kita untuk menyerahkan sejumlah pulsa atau uang.
Sms yang seakan istri atau suami kita yang meminta sejumlah pulsa, sms yang menyatakan kita sebagai pemenang atas suatu undian. E-mail yang menyatakan butuh bantuan untuk menarik sejumlah uang yang berada di luar negeri. Telpon yang menyatakan anak atau saudara kita mengalami permasalahan hukum.
Selain itu ada belanja online dengan tawaran harga yang murah, sehingga kita mengirim sejumlah uang dan saat barang tidak sampai, di minta sejumlah uang untuk biaya mengeluarkan barang dari bea cukai atau pabean atau terlibat dari suatu kejahatan.
Setelah sadar menjadi suatu korban penipuan, melakukan pelacakan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit ataupun lapor ke polisi, yang akhirnya kehilangan jejak karena birokrasi yang berbelit dan nomor komunikasi sudah tidak aktif lagi.
Tindak Pidana Penipuan
Tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Bagaimana caranya mencegah tertipu.
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari tertipu melalui teknologi.
Mendapat berita melalui SMS
Meyakinkan diri apa isi SMS logis atau sesuai dengan keadaan yang kita ketahui.
“Ma (pa), pulsa papa (mama) habis, tolong kirim pulsa ke nomor ini .....”
Apakah pasangan kita biasa memanggil dengan sebutan demikian ?
Apakah pasangan kita biasa meminta pulsa dengan cara demikian ?
Apakah benar nomor pasangan kita banyak dan berbeda ?
“surat keputusan resmi PT.MKIOS anda terpilih sebagai pemenang ke-4 dengan pin pemenang (ijh76k79), untuk info cek pin anda di www.mkios-hadiah 2015.blogspot.com”
Apa hubungan kita dengan PT.Mkios?
Apakah kita pernah mengirimkan nomor kita?
Mengapa di sms melalui nomor hp orang lain, bukan nomor khusus ?
Mengapa websitenya memakai website gratisan “blogspot” ?
Mengapa harus meyakinkan kita untuk mengecek pin ?
Belanja Online
Di suatu toko online, dicantumkan harga barang lebih murah dari harga yang ada di toko sebelah rumah, setelah dihubungi, diterangkan harga promo atau dari black market, dengan stock barang yang terbatas, dianjurkan segera di kirim uang muka atau langsung dibayar penuh, untuk mendapatkan barang yang diinginkan, setelah dibayar di suruh untuk menunggu, dan setelah beberapa waktu menunggu, diminta lagi membayar, karena biaya pengiriman kurang atau terkendala di bea cukai/pabean atau karena barang black market sedang di tahan di kepolisian, sehingga diminta untuk membayar sejumlah uang untuk melepaskan barang atau melepaskan diri agar ridak terkait dengan perkara yang berkaitan dengan barang tersebut.
Apakah benar ada black market ? jawabannya tidak ada
Dengan harga yang begitu murah, apakah tidak mungkin disebelah rumahnya ada yang berminat ? karena kalo kita mempunyai barang dengan harga lebih murah, lebih baik menjualnya pada tetangga atau teman dekat, sehingga mendapatkan pembayaran yang lebih cepat.
Apakah semua toko online melakukan penipuan? Tidak semua, kita dapat cek keberadaannya dan biasanya toko online mempunyai SOP penjualan, dan penawaran resmi selayaknya toko konvensional. Yang membedakan toko online dan konvensional adalah belanja kita dipermudah, kita tidak perlu datang ke toko dan antri dalam membayar, harga mungkin sama dan setelah kita bayar, beberapa waktu barang sampai di rumah.
Apakah barang bisa tertahan di bea cukai atau pabean ? bisa, jika toko onlinenya di luar negeri, barangnya dikirim dari luar negeri, memang ada aturan tentang import, agar baca dulu tentang ketentuan ini, tapi kalo kita belinya di dalam negeri maka tidak perlu melalui bea cukai.
Apakah barang bisa di tahan di kepolisian ? bisa, jika barang tersebut terkait kejahatan, biasanya penipu menggunakan alasan barang black market, tapi jika disangkutkan ke aparat.
Apakah aparat bisa melakukan panggilan melalui telpon ? kalo memang barang itu dikaitkan dengan kejahatan, aparat yang berwenang tidak akan menelpon, biasanya kita di panggil secara resmi atau dilakukan penangkapan.
Maka jangan tergoda dengan membeli barang dengan harga lebih murah.
Mendapatkan telepon bencana
Selamat siang malam ma/pa, saya sekarang lagi di kantor polisi, di tangkap terkait narkoba (atau sedang dalam perkara kecelakaan lalu lintas), tolong mama/papa segera mengirimkan uang agar saya segera dibebaskan dan tidak dipukuli ?
Apakah kita punya anak ? atau ada orang yang kita anggap sebagai anak?
Kapan kita bertemu atau berhubungan terakhir kali atau sedang ijin pergi kemana?
Apakah dijelaskan di kantor polisi mana ? Kalo memang ada di kantor polisi, anak kita dalam keadaan aman, maka tanyakan terlebih dahulu, berada di kantor polisi mana, alamatnya dan minta bicara dengan petugas yang berwenang. Berbicara dengan petugas, agar minta namanya, pangkat dan jabatan, kalo memang petugas, maka akan diberikan penjelasan yang lengkap.
Konsultasikan dengan aparat yang ada di lingkungan kita, tentang kejadian ini, karena tidak mungkin ada aparat yang meminta sejumlah uang untuk membebaskan tersangka kejahatan.
Secara umum, menghadapi berita melalui teknologi, pastikan diri kita tidak panik karena kuatir, gembira, ataupun sedih. Pastikan diri kita tenang, karena dengan ketenangan akan dapat mengatasi masalah apapun
~ klub belajar hukum ~
Jumat, 13 Februari 2015
MENCEGAH KERUGIAN SEBAGAI KONSUMEN
Meteri :
1. Penyuluhan di Ikatan Ibu-ibu Bulaksumur Yogyakarta, 15 Februari 2015
2. Sarasehan & Diskusi LPKKI Temanggung, 19 Februari 2015
Latar Belakang
Setiap tanggal 20 April, dirayakan sebagai hari Konsumen Nasional, tetapi hari tersebut bukan hari libur, hal ini dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2012.
Tentang hari konsumen nasional ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, namun yang lebih utama adalah juga masih banyak yang belum tahu bahwa setiap masyarakat yang menjadi konsumen mempunyai hak untuk dilindungi oleh Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Membeli suatu barang, memakai suatu jasa adalah konsumen, namun seringkali dikecewakan setelah membeli barang atau memakai jasa, menimbulkan perasaan kesal marah namun tidak dapat berbuat apa, ada pula yang pengajuan tuntutan (sengketa) namun hasilnya tidak sebanding dengan nilai barang atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan dalam memenangkan sengketa.
Pengajuan tuntutan/komplain dapat langsung dilakukan melalui layanan konsumen yang tertera pada setiap produk yang dipakai, dapat juga mengajukan tuntutan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada kota atau kabupaten, namun badan tersebut tidak terdapat di semua kota/kabupaten, pengaduan dapat diajukan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang ada di bawah Kementerian Perdagangan dan hanya ada satu di Indonesia, serta pengaduan dapat diajukan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Untuk pengajuan tuntutan (sengketa) ataupun pengaduan, menimbulkan permasalahan lain, yaitu adanya biaya yang dikeluarkan yang kadangkala lebih besar daripada kerugian yang diderita, sehingga diperlukan upaya pencegahan agar dalam memakai barang dan jasa tidak menimbulkan kerugian berlipat.
Pengertian Konsumen
Konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika yaitu consumers atau dalam bahasa Belanda disebut consument atau konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan dan sebagainya). Didefinisikan juga sebagai penerima pesan iklan.
Dalam Tata Krama dan Tata cara Periklanan Indonesia, konsumen didefinisikan sebagai pengguna produk atau penerima pesan iklan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Cara mencegah kerugian sebagai konsumen dalam memakai barang dan jasa.
Telah dijelaskan dalam latar belakang, dengan adanya sengketa selain adanya kerugian saat memakai barang dan jasa juga muncul kerugian saat mengajukan tuntutan (sengketa) berkaitan dengan pemakaian barang dan jasa yaitu waktu, pikiran dan biaya yang kemungkinan tidak sedikit, namun hasil yang dicapai kadangkala tidak sesuai dengan harapan, untuk itu daripada mengajukan tuntutan akibat kerugian setelah memakai barang dan jasa, lebih baik mencegah kerugian saat memakai barang dan jasa.
Mencegah berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi, merintangi atau melarang atau mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.
Bagaimana caranya untuk mencegah kerugian saat menjadi konsumen?
Kementerian Perdagangan mengajak menjadi konsumen cerdas dengan cara teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadaluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI, beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (www.bpkn.go.id) telah menerbitkan beberapa tips sebagai konsumen yaitu : tips pemilihan produk elektronik, tips kredit KPR, tips produk pangan berkualitas, informasi kepuasan pelanggan tentang kredit kendaraan bermotor, tips penggunaan kartu kredit, informasi seputar pelayanan rumah sakit, tips memilih asuransi kesehatan dan tips penggunaan tabung gas.
Secara umum, agar berhati-hati saat memakai barang atau jasa, pelajari spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan harga, cari datanya dan tanyakan sejelasnya pada yang berpengalaman.
Tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa dirinya adalah konsumen, setiap orang, pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, pejabat pemerintahan bahkan pemilik dari sebuah perusahaan yang memproduksi barang dan menyediakan jasa juga konsumen, karena setiap orang pasti memakai barang dan jasa.
Mencegah kerugian saat memakai barang dan jasa adalah lebih utama daripada mengajukan komplain, tuntutan ataupun sengketa di bidang konsumen, memang pengajuan meskipun telah ada lembaga dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen pada pelaku usaha.
~ klub belajar hukum ~
Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 tahun 2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 th 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 th 2012 tentang Perubahan Atas Permenkeu 43 Th 2012 Ttg Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302-MPP-Kep-10-2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
13. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/ 2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
1. Penyuluhan di Ikatan Ibu-ibu Bulaksumur Yogyakarta, 15 Februari 2015
2. Sarasehan & Diskusi LPKKI Temanggung, 19 Februari 2015
Latar Belakang
Setiap tanggal 20 April, dirayakan sebagai hari Konsumen Nasional, tetapi hari tersebut bukan hari libur, hal ini dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2012.
Tentang hari konsumen nasional ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, namun yang lebih utama adalah juga masih banyak yang belum tahu bahwa setiap masyarakat yang menjadi konsumen mempunyai hak untuk dilindungi oleh Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Membeli suatu barang, memakai suatu jasa adalah konsumen, namun seringkali dikecewakan setelah membeli barang atau memakai jasa, menimbulkan perasaan kesal marah namun tidak dapat berbuat apa, ada pula yang pengajuan tuntutan (sengketa) namun hasilnya tidak sebanding dengan nilai barang atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan dalam memenangkan sengketa.
Pengajuan tuntutan/komplain dapat langsung dilakukan melalui layanan konsumen yang tertera pada setiap produk yang dipakai, dapat juga mengajukan tuntutan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada kota atau kabupaten, namun badan tersebut tidak terdapat di semua kota/kabupaten, pengaduan dapat diajukan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang ada di bawah Kementerian Perdagangan dan hanya ada satu di Indonesia, serta pengaduan dapat diajukan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Untuk pengajuan tuntutan (sengketa) ataupun pengaduan, menimbulkan permasalahan lain, yaitu adanya biaya yang dikeluarkan yang kadangkala lebih besar daripada kerugian yang diderita, sehingga diperlukan upaya pencegahan agar dalam memakai barang dan jasa tidak menimbulkan kerugian berlipat.
Pengertian Konsumen
Konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika yaitu consumers atau dalam bahasa Belanda disebut consument atau konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan dan sebagainya). Didefinisikan juga sebagai penerima pesan iklan.
Dalam Tata Krama dan Tata cara Periklanan Indonesia, konsumen didefinisikan sebagai pengguna produk atau penerima pesan iklan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Cara mencegah kerugian sebagai konsumen dalam memakai barang dan jasa.
Telah dijelaskan dalam latar belakang, dengan adanya sengketa selain adanya kerugian saat memakai barang dan jasa juga muncul kerugian saat mengajukan tuntutan (sengketa) berkaitan dengan pemakaian barang dan jasa yaitu waktu, pikiran dan biaya yang kemungkinan tidak sedikit, namun hasil yang dicapai kadangkala tidak sesuai dengan harapan, untuk itu daripada mengajukan tuntutan akibat kerugian setelah memakai barang dan jasa, lebih baik mencegah kerugian saat memakai barang dan jasa.
Mencegah berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi, merintangi atau melarang atau mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.
Bagaimana caranya untuk mencegah kerugian saat menjadi konsumen?
Kementerian Perdagangan mengajak menjadi konsumen cerdas dengan cara teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadaluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI, beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (www.bpkn.go.id) telah menerbitkan beberapa tips sebagai konsumen yaitu : tips pemilihan produk elektronik, tips kredit KPR, tips produk pangan berkualitas, informasi kepuasan pelanggan tentang kredit kendaraan bermotor, tips penggunaan kartu kredit, informasi seputar pelayanan rumah sakit, tips memilih asuransi kesehatan dan tips penggunaan tabung gas.
Secara umum, agar berhati-hati saat memakai barang atau jasa, pelajari spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan harga, cari datanya dan tanyakan sejelasnya pada yang berpengalaman.
Tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa dirinya adalah konsumen, setiap orang, pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, pejabat pemerintahan bahkan pemilik dari sebuah perusahaan yang memproduksi barang dan menyediakan jasa juga konsumen, karena setiap orang pasti memakai barang dan jasa.
Mencegah kerugian saat memakai barang dan jasa adalah lebih utama daripada mengajukan komplain, tuntutan ataupun sengketa di bidang konsumen, memang pengajuan meskipun telah ada lembaga dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen pada pelaku usaha.
~ klub belajar hukum ~
Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 tahun 2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 th 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 th 2012 tentang Perubahan Atas Permenkeu 43 Th 2012 Ttg Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302-MPP-Kep-10-2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
13. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/ 2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
Senin, 09 Februari 2015
fiksi hukum, menyerbarkan ilmu
FIKSI HUKUM
Fiksi hukum adalah
asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure)
setiap orang
–miskin atau kaya, orang hukum atau bukan, dianggap tahu hukum. yang lazim
disebut fiksi hukum (rechtfictie).
Dalam sebuah fiksi
hukum, siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika
seseorang tidak tahu hukum (ignorante legs est lata culpa). Dalam bahasa
sederhana, seseorang tidak bisa ngeles bahwa ia tidak tahu hukum jika suatu
saat harus mempertanggungjawabkan sesuatu di depan hukum.
Sebuah cerita :
Zeus yang memimpin
dewa-dewi Olympus setelah memenangkan peperangan melawan para raksasa Titan dan
Kronos, segara mengambil tindakan. Keteraturan harus kembali dipulihkan. Hanya
dengan keteraturan saja kehidupan akan berjalan menuju kedamaian dan harmoni.
Untuk membantu memulihkan
kembali ketertiban dan menegakan hukum, Zeus mengutus dua orang dewi: Yustisia
dan Themis. Yustisia bertugas sebagai dewi keadilan dan penghukum bagi siapa
saja yang melakukan pelanggaran atas sabda Zeus serta berbuat zalim pada
sesama, tak peduli ia manusia bahkan dewa sekalipun. Karena itulah Zeus menutup
mata Yustisia, sehingga ia tak akan ragu mengayunkan pedang yang ada di
tangannya sebagai hukuman bagi para para pendosa tanpa pandang bulu. Themis
memiliki tugas yang berbeda. Ia bertugas mencatat semua sabda dan perintah Zeus
kemudian menyebarkannya kepada manusia dan para dewa, sehingga mereka tahu apa
kehendak Zeus yang tidak lain merupakan hukum yang harus ditaati tanpa
pengecualian.
Yustisia dan Themis
bekerja dalam sinergi. Tak akan ada penghukuman bila tidak ada hukum yang
mengaturnya. Tak akan ada penghukuman bila semua orang tidak mengetahui hukum dan
peraturan yang harus ditaati. Pedang Yustisia tidak akan terayun bila pena
Themis tidak mencatat sabda Zeus dan mengabarkannya pada manusia serta para
dewa.
Cerita yang lain :
Kebiasaan Raja
Hamurabi dari Babylonia (2000 SM) yang mendirikan tugu peringatan di
tempat-tempat publik setiap kali dia mengeluarkan hukum dan peraturan yang baru
bagi rakyatnya. Dalam tugu peringatan yang kemudian dikenal dengan Kode
Hamurabi itu tertera perintah-perintah raja Hamurabi yang dipahatkan di
permukaan tugu tersebut, sehingga semua orang dapat membacanya, mengetahuinya,
untuk kemudian mematuhinya.
Saat ini
Sebelum lahir
(masih dalam kandungan) sampai dengan mati, kehidupan seseorang telah di atur dalam
peraturan perundang-undangan.
Putusan MA No.
645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama:
“ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan
pemaaf”.
Putusan MA No. 77
K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah
undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”.
Faktanya
1)
Tidak setiap peraturan
perundang-undangan dipublikasikan secara lengkap oleh pemerintah ataupun
lembaga negara.
2)
tidak setiap warga negara tahu dan
mengerti tentang Undang-undang yang telah disahkan dan diberlakukan;
3)
setiap warga negara memiliki
keterbatasan untuk mengetahui setiap aturan baru yang telah diberlakukan karena
adanya keterbatasan secara Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
Solusi
“.....dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran....”
“sampaikan dariku
sekalipun satu ayat....”
Langganan:
Postingan (Atom)